[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d43f87f3-5a49-436e-8d32-d9b2bf8482bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025","number","81","year","2025","published_date","2025-11-19","effective_date","2025-11-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"ec6c968c-192a-462c-a6f3-404e8d282b13","Pendanaan Desa","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DANADESA
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 81, BN.2025 (970/9 hlm)
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran \r\ndana desa tahun anggaran 2025 sesuai dengan kebijakan \r\nPresiden Republik Indonesia dalam rangka mendukung \r\npembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan \r\natas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 \r\ntentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, \r\ndan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap \r\nDesa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yaitu tentang Penyaluran Dana Desa, bagian dari APBDes, contoh format surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan \r\nkoperasi desa/kelurahan merah putih dan persyaratan penyaluran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2025. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran dana desa tahun anggaran 2025, khususnya dalam mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih. Perubahan substansial meliputi:\n\n1. **Penyaluran Dana Desa Tahap II:** Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilakukan dalam dua tahap: tahap I sebesar 60% paling lambat bulan Juni, dan tahap II sebesar 40% paling cepat bulan April. Penyaluran tahap II dilaksanakan setelah persyaratan penyaluran lengkap dan benar diterima.\n2. **Pengelolaan APBDes:** APBDes disampaikan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian keuangan. Jika desa belum menggunakan aplikasi berbasis elektronik, APBDes direkam secara manual. Desa tetap wajib menyampaikan APBDes untuk tahap I dan persyaratan penyaluran tahap II meskipun tidak menganggarkan atau hanya menganggarkan sebagian Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.\n3. **Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap II:** Persyaratan ini mencakup akta pendirian koperasi desa/kelurahan merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukannya, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi. Persyaratan ini diproses melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.\n4. **Penundaan dan Pengelolaan Dana Desa Tahap II yang Tidak Ditentukan Penggunaannya:** Dana Desa tahap II yang persyaratan penyalurannya belum lengkap hingga 17 September 2025 akan ditunda penyalurannya. Dana Desa tahap II yang tidak ditentukan penggunaannya dan tidak tersalurkan hingga akhir tahun anggaran akan menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak disalurkan kembali pada tahun berikutnya, kecuali digunakan untuk prioritas pemerintah atau pengendalian fiskal berdasarkan Keputusan Menteri.","transitional_provisions","1. Persyaratan penyaluran Dana Desa pada tahap II berupa akta pendirian badan hukum koperasi desa/kelurahan merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih ke notaris, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, yang telah disampaikan dan diterima sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n2. Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa tahap II yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 81 OF 2025 CONCERNING AMENDMENTS TO MINISTER OF FINANCE REGULATION NUMBER 108 OF 2024 CONCERNING THE ALLOCATION OF VILLAGE FUNDS FOR EACH VILLAGE, THE USE, AND THE DISBURSEMENT OF VILLAGE FUNDS FOR THE 2025 FISCAL YEAR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the effectiveness of village fund disbursement governance for the 2025 fiscal year in accordance with the policies of the President of the Republic of Indonesia in order to support the establishment of red and white village cooperatives, it is necessary to stipulate a Minister of Finance Regulation concerning Amendments to Minister of Finance Regulation Number 108 of 2024 concerning the Allocation of Village Funds for Each Village, the Use, and the Disbursement of Village Funds for the 2025

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d43f87f3-5a49-436e-8d32-d9b2bf8482bf","actionData","errors"]