[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d438d362-7bbd-43be-bef9-21e6bc641713","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-05-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Penyelenggaraan Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

reklame
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD No 2/2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penataan reklame di Wilayah Kota Pekalongan, diperlukan adanya penyelenggaraan reklame yang memperhatikan aspek keterbatasan ruang publik yang tersedia, memenuhi etika, estetika, sehingga dapat tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan dan dengan berkembangnya berbagai aspek dalam penyelenggaraan reklame maka pengaturan mengenai reklame perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Reklame, Perencanaan Reklame, Perizinan Reklame, Kewajiban dan Larangan, Kerjasama Pemanfaatan Titik Reklame, Pengawasan dan Penertiban, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 12);\n2. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun Pekalongan Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 32);\n3. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 4);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame bertujuan untuk menata reklame di wilayah Kota Pekalongan agar memperhatikan keterbatasan ruang publik, memenuhi etika dan estetika, serta menciptakan keamanan dan keselarasan dengan lingkungan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan reklame, termasuk jenis-jenis reklame, perencanaan peletakan reklame berdasarkan kawasan (bebas, khusus, selektif, dan umum), serta persyaratan rancang bangun reklame. Izin reklame wajib diperoleh dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan jenis izin tetap (berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang) dan izin terbatas (insidentil). Penyelenggara reklame meliputi biro reklame dan pemilik reklame/produk, yang masing-masing memiliki persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan larangan bagi penyelenggara reklame, seperti kewajiban memiliki izin, memasang plat izin, dan memelihara reklame, serta larangan memasang reklame di lokasi terlarang atau dengan materi yang bertentangan dengan norma. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak penyelenggara reklame dalam pemanfaatan titik reklame. Pengawasan dilakukan oleh Tim Teknis Reklame, dan penertiban dilakukan terhadap reklame yang tidak berizin atau melanggar ketentuan. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.","transitional_provisions","1. Izin reklame yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.\n2. Permohonan izin reklame baik yang sedang proses maupun perpanjangan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan Pasal 19 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 2 OF 2018
ABOUT
ADVERTISEMENT MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN

Considering :

that in order to manage advertisements in the Pekalongan City Area, it is necessary to have advertisement management that considers the aspects of limited available public space, fulfills ethics and aesthetics, so that security and harmony with the environment can be created;
that with the development of various aspects in the implementation of advertisements, the regulations regarding advertisements need to be adjusted to the current conditions;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation regarding Advertisement Management;

In view of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 16 of 1950 concerning the establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d438d362-7bbd-43be-bef9-21e6bc641713","actionData","errors"]