Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2025 ditetapkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun, yakni tahun 2026. Kebijakan ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, serta berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selain itu, RKPD ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan, menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Substansi RKPD Tahun 2026 mencakup pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan RKPD ini wajib berpedoman pada visi, misi, dan program Bupati terpilih yang termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
on desktop.