Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan ini mencabut: (-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020. Laporan keuangan yang menjadi dasar pertanggungjawaban ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketentuan Substansial:

1. Laporan Realisasi Anggaran: Memuat informasi tentang pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran), serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
2. Neraca: Menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2020.
3. Laporan Arus Kas: Menyajikan informasi tentang saldo kas awal, arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, aktivitas non anggaran/transitoris, dan saldo kas akhir.

Peraturan ini juga menetapkan bahwa detail lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

(-)

(-)