[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d422a3df-f5d0-4e8a-8b76-f0f352fea06b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang RPJM Kota Langsa 2012-2017","short_title","Qanun Kota Langsa No. 3 Tahun 2013","number","3","year","2013","published_date","2013-01-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Langsa","place_of_enactment","Langsa","theme","RPJM Kota Langsa 2012-2017","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RPJM KOTA LANGSA 2012-2017
2013
Qanun NO. 3, LD.2013/No.3
Qanun TENTANG RPJM Kota Langsa 2012-2017
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota untuk melaksanakan Program Pembangunan yang meliputi strategi, arah kebijakan Pembangunan serta Kebijakan Keuangan yang dilaksanakan Pemerintah Kota dalam 5 (lima) tahun kedepan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota diatur dengan Qanun. \n UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011. \n Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Program Pembangunan Kota, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n - \n 5 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Langsa untuk periode 2012-2017. RPJMK ini berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan program pembangunan yang mencakup strategi, arah kebijakan pembangunan, dan kebijakan keuangan selama 5 tahun ke depan. RPJMK merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota serta memperhatikan RPJM Aceh dan RPJM Nasional.

RPJMK menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK), Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), dan Rencana Kerja SKPK. RKPK digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) setiap tahunnya. Pemerintah Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMK, yang tata caranya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Sistematika RPJM Kota Tahun 2012-2017 meliputi:

Pendahuluan
Gambaran Umum Kota Langsa
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
Analisis Isu-Isu Strategis
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Penutup

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN OF LANGSA CITY
NUMBER 3 OF 2013
CONCERNING
REGIONAL MID-TERM DEVELOPMENT PLAN
OF LANGSA CITY, 2012-2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF LANGSA,

\n\n \n \n

Considering:

that the stipulation of the Regional Mid-Term Development Plan of Langsa City for 2012 - 2017 is a guideline for the City Government to implement Development Programs which include strategies, policy directions for Development and financial policies implemented by the City Government in the next 5 (five) years;
that based on Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System and Article 150 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Article 141

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d422a3df-f5d0-4e8a-8b76-f0f352fea06b","actionData","errors"]