[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d41b5e53-3f2c-4a81-ba35-87d6934bb5d0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2023","number","11","year","2023","published_date","2023-05-17","effective_date","2023-05-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Merangin","place_of_enactment","Bangko","theme","Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, BD 2023 (11)
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja, efektivitas pelaksanaan tugas , dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, Pemerintah Kabupaten Merangin perlu melakukan upaya perubahan dan perbaikan guna meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara secara terencana dan terarah;\r\nb. bahwa salah satu upaya perubahan dan perbaikan kualitas Aparatur Sipil Negara oleh Pemerintah Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui penerapan sistem evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan dengan memperhatikan sasaran kinerja, capaian hasil kerja, serta perilaku kerja Aparatur Sipil Negara melalui penggunaan teknologi informasi;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Thaun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Setiap Instansi Pemerintah harus menerapkan SIstem Manajemen Kinerja PNS;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Merangin. \n 1. UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah provinsi Sumatera Tengah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;\r\n2. UU Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;\r\n3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;\r\n4. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;\r\n5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tantang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;\r\n6. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;\r\n7. PP Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik;\r\n8. PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;\r\n9. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;\r\n10. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n11. PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;\r\n12. PP Nomor 94 Nomor 94 Tahun 2021 tetnang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;\r\n13. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Thaun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n14. Kepmen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;\r\n15. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;\r\n16. Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;\r\n17. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;\r\n18. Perda Kab. Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentkan dan Susunan Perangkat Daerah;\r\n19. Perbup Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Perbup Merangin Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah;\r\n20. Perbup Merangin Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Meranti;\r\n21 Perbup Merangin Nomor 67 Thaun 2022 tentang Ketentuan Hari Kerja, Jam Kerja, dan Penerapan Sistem Absensi Pegawai Online Bagi Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin. \n Perbup ini mengatur tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023. \n 173 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini mengatur tentang penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin. Penilaian kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai, memperkuat peran pimpinan, dan meningkatkan kolaborasi antara pegawai dan pemangku kepentingan.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan kinerja, efektivitas pelaksanaan tugas, mutu pelayanan kepada masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penilaian kinerja ASN dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Ketentuan Substansial:

Penilaian kinerja pegawai meliputi:

Perencanaan kinerja (penetapan dan klarifikasi ekspektasi)
Pelaksanaan, pemantauan, dan pengembangan kinerja (dokumentasi, umpan balik berkelanjutan)
Penilaian kinerja (evaluasi kinerja periodik dan tahunan)
Tindak lanjut evaluasi (penghargaan dan sanksi)

Proses perencanaan kinerja melibatkan penyusunan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) melalui dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai. Ekspektasi kinerja mencakup hasil kerja dan perilaku kerja. Sumber daya yang dibutuhkan, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi pencapaian kinerja juga disepakati.

Pelaksanaan kinerja meliputi pendokumentasian kinerja secara periodik dan pemantauan oleh pimpinan melalui umpan balik berkelanjutan. Pembinaan kinerja dapat dilakukan melalui bimbingan dan konseling kinerja.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai, terdiri dari evaluasi kinerja periodik (bulanan/triwulanan) dan evaluasi kinerja tahunan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar tindak lanjut, termasuk pemberian penghargaan dan sanksi.

\n","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, keterkaitan SKP dengan angka kredit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.\n2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, manajemen kinerja Pegawai periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.","sanctions","1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dapat diberikan kepada Pegawai berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pegawai.\n2. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MERANGIN
JAMBI PROVINCE

REGULATION OF REGENT OF MERANGIN
NUMBER 11 OF 2023
ON
PERFORMANCE ASSESSMENT OF STATE CIVIL APPARATUS EMPLOYEES
WITHIN THE MERANGIN REGENCY GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MERANGIN,

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to improve performance, effectiveness
of task implementation, and improve the quality of service to the
community, as well as to realize good governance,
the Merangin Regency Government needs to make
efforts to change and improve in order to improve the quality
of the State Civil Apparatus in a planned and directed manner;
that one of the efforts to change and improve the
quality of the State Civil Apparatus by the Merangin Regency
Government as referred to in letter a is carried out
through the application of a State Civil Apparatus Performance
evaluation system that is objective, measurable, accountable, participatory and
transp

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d41b5e53-3f2c-4a81-ba35-87d6934bb5d0","actionData","errors"]