[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4069e6e-d52c-43d9-8fba-ec0390efda93","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2002","number","3","year","2002","published_date","2002-07-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bekasi","place_of_enactment","Cikarang Pusat","theme","Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan - Keuangan - Pemerintah - Kabupaten - Bekasi - Kepada - Partai - Politik
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab Bekasi Tahun 2002 No 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam pemilihan umum diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 yang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 51 Tahun 2001; Perda Kab. Bekasi No. 23 Tahun 2000; Perda Kab. Bekasi No. 29 Tahun 2001 \n Peraturan ini mengatur tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Partai Politik, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian Bantuan Keuangan; Penetapan Jumlah Bantuan; Pengajuan Bantuan; Penyerahan Bantuan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2002. \n 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2002 mengatur tentang bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada partai politik. Latar belakang peraturan ini adalah untuk membantu kegiatan partai politik dalam memperjuangkan cita-cita anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001. Bantuan keuangan diberikan setiap tahun anggaran kepada partai politik yang memperoleh suara sah dalam pemilihan umum.

Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara sah dalam pemilihan umum, disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Bantuan ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten mengajukan usulan bantuan keuangan kepada Bupati, dilengkapi dengan dokumen hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten. Penyerahan bantuan keuangan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten, disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

","transitional_provisions","1. Untuk bantuan keuangan terhadap partai - partai politik di Kabupaten Bekasi hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 didasarkan kepada hasil suara sah Pemilihan Umum.\n2. Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran untuk setiap suara sah paling banyak Rp. 1000,- (seribu rupiah).\n3. Penetapan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BEKASI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BEKASI REGENCY

NUMBER : 3 YEAR 2002

CONCERNING

FINANCIAL ASSISTANCE FROM THE BEKASI REGENCY GOVERNMENT
TO POLITICAL PARTIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BEKASI

\n\n \n \n

Considering :

that according to Government Regulation Number 51 of 2001 concerning Financial Assistance to Political Parties, to assist their activities in order to fight for the ideals of their members in social, national and state life, Political Parties that obtain votes in general elections are given financial assistance by the Government and or Regional Government;
that financial assistance to Political Parties is carried out every fiscal year;
that according to the provisions of Article 4 paragraph (2) of Government Regulation Number 51 of 2001, the provision of financial assistance to Political Parties needs to be regulated and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4069e6e-d52c-43d9-8fba-ec0390efda93","actionData","errors"]