Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2021

(-)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 ini ditetapkan untuk mengatur tata cara penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan dalam penanganan serta pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup klasifikasi barang berbahaya, persyaratan pengemasan, penandaan, dan pelabelan barang berbahaya, serta tanggung jawab pihak-pihak terkait seperti pengirim, pemilik kapal, dan pengelola pelabuhan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang persetujuan tempat penumpukan atau penyimpanan barang berbahaya, serta pelatihan bagi tenaga kerja yang terlibat dalam penanganan dan pengangkutan barang berbahaya.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengirim, badan usaha pelabuhan, pengelola terminal khusus, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri, badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas atau pergudangan, nakhoda, laboratorium, dan penyelenggara pelatihan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. 2. Kemasan barang berbahaya yang diproduksi di Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan Tanda Nomor UN dari otoritas yang berwenang negara luar sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku wajib mengganti pengesahan Tanda Nomor UN yang baru dari otoritas yang berwenang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pengemasan, penandaan, dan pelabelan barang berbahaya dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan pencabutan persetujuan standar operasional prosedur. 2. Badan usaha pelabuhan yang melanggar ketentuan penumpukan atau penyimpanan barang berbahaya dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan pencabutan persetujuan tempat penumpukan atau penyimpanan. 3. Nakhoda yang melanggar ketentuan pemisahan barang berbahaya dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pembekuan sementara sertifikat keahlian dan keterampilan.