[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3fb8d94-1199-4e54-8f64-1e0b3bd3b4b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2021","number","16","year","2021","published_date","2021-04-29","effective_date","2021-05-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 16, BN.2021/No.515, jdih.dephub.go.id : 37 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 ini ditetapkan untuk mengatur tata cara penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan dalam penanganan serta pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup klasifikasi barang berbahaya, persyaratan pengemasan, penandaan, dan pelabelan barang berbahaya, serta tanggung jawab pihak-pihak terkait seperti pengirim, pemilik kapal, dan pengelola pelabuhan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang persetujuan tempat penumpukan atau penyimpanan barang berbahaya, serta pelatihan bagi tenaga kerja yang terlibat dalam penanganan dan pengangkutan barang berbahaya.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengirim, badan usaha pelabuhan, pengelola terminal khusus, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri, badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas atau pergudangan, nakhoda, laboratorium, dan penyelenggara pelatihan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. 2. Kemasan barang berbahaya yang diproduksi di Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan Tanda Nomor UN dari otoritas yang berwenang negara luar sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku wajib mengganti pengesahan Tanda Nomor UN yang baru dari otoritas yang berwenang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan pengemasan, penandaan, dan pelabelan barang berbahaya dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan pencabutan persetujuan standar operasional prosedur. 2. Badan usaha pelabuhan yang melanggar ketentuan penumpukan atau penyimpanan barang berbahaya dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan pencabutan persetujuan tempat penumpukan atau penyimpanan. 3. Nakhoda yang melanggar ketentuan pemisahan barang berbahaya dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pembekuan sementara sertifikat keahlian dan keterampilan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 16 OF 2021
ON
PROCEDURES FOR HANDLING AND TRANSPORTATION OF
DANGEROUS GOODS IN PORTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 190 of Government Regulation Number 20 of 2010 concerning Water Transport, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning Procedures for Handling and Transport of Dangerous Goods in Ports; \n \n
In view of:	\n \n Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 166, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3fb8d94-1199-4e54-8f64-1e0b3bd3b4b2","actionData","errors"]