[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3e73503-c98f-4523-a75e-ede0349ac734","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Lokasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Demak","place_of_enactment","Demak","theme","Retribusi Izin Lokasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN LOKASI
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2009/No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Lokasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan \r\npengawasan pemanfaatan tanah agar dapat berdaya guna \r\ndan berhasil guna bagi pembangunan daerah serta dalam \r\nupaya mewujudkan keseimbangan dan kelestarian fungsi \r\nlingkungan dipandang perlu untuk mengatur penggunaan \r\npemanfaatan tanah melalui pemberian izin lokasi; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, \r\nmaka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 \r\nTahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 \r\ntentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun \r\n1997 perlu mengatur tentang Izin Lokasi termasuk \r\nretribusinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah tentang Retribusi Izin Lokasi; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, cara penghitungan tarif, wilayah pemungutan, saat retribusi terhutang, pendaftaran dan penetapan retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, sanksi administrasi, tata cara penagihan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009. \n Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 1998 dicabut. \n 17 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dan segala ketentuan yang mengatur tentang Izin Lokasi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Lokasi di Kabupaten Demak. Latar belakangnya adalah untuk pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan tanah agar berdaya guna bagi pembangunan daerah serta mewujudkan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengatur penggunaan pemanfaatan tanah melalui pemberian izin lokasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Setiap orang pribadi atau badan yang bermaksud memperoleh tanah untuk keperluan usaha dan/atau penanaman modal harus mendapatkan Izin Lokasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan pengecualian untuk tanah dengan luas tertentu (kurang dari 25 Ha untuk pertanian dan 1 Ha untuk non-pertanian).
Retribusi Izin Lokasi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan untuk memperoleh tanah guna kepentingan usaha dan/atau penanaman modal.
Tarif retribusi Izin Lokasi digolongkan berdasarkan peruntukan penggunaan tanah (pertanian, perumahan, pariwisata, industri, perdagangan/jasa, dan usaha lainnya) dengan tarif yang berbeda untuk setiap kategori.
Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Izin Lokasi dari Pemerintah Kabupaten Demak dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pendaftaran, penetapan, pemungutan, dan pembayaran retribusi, serta sanksi administrasi bagi yang tidak membayar tepat waktu.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Orang pribadi / badan / wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dikenakan sanksi dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 1998","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF DEMAK REGENCY
REGIONAL REGULATION OF DEMAK REGENCY
NUMBER 4 OF 2009
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR LOCATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DEMAK,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to foster, control and supervise land use so that it can be efficient and effective for regional development and in an effort to realize a balance and sustainability of environmental functions, it is deemed necessary to regulate the use of land utilization through the granting of location permits;
that based on the considerations referred to in letter a, then in accordance with the provisions of Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution as amended by Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997, it is necessary to regulate Location Permits including local service charge;
that based on the considerations referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3e73503-c98f-4523-a75e-ede0349ac734","actionData","errors"]