[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3e5aba6-aab2-4f9c-a9ae-fc367c20cab4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 34 Tahun 2022","number","34","year","2022","published_date","2022-02-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rencana Aksi - Kebijakan - Kelautan - Indonesia - Tahun 2021-2025
2022
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 34, LN.2022/No.51, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025
ABSTRAK:	\n \n Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-2019 sebagai bagian dari Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, perlu dilanjutkan secara terpadu dan berkesinambungan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Perpres ini mengatur mengenai Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (Rencana Aksi) yang merupakan dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional untuk periode 2021-2025. Rencana aksi berfungsi sebagai: 1) pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia; dan 2) acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022. \n Lampiran: 248 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan Ini

Apakah ini Peraturan Baru?
Ya, ini adalah peraturan baru yang menetapkan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025.
Apakah Menggantikan Peraturan Sebelumnya?
Tidak secara langsung menggantikan, tetapi melanjutkan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-2019 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017.
Apakah Mengubah Peraturan Sebelumnya?
Tidak secara eksplisit mengubah peraturan sebelumnya, tetapi memperbarui dan melanjutkan kebijakan yang ada.
Status berlaku dari peraturan ini:
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 22 Februari 2022.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Tujuan dan latar belakang peraturan:
Untuk melanjutkan dan memperkuat Kebijakan Kelautan Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Kewajiban dan hak yang ditetapkan:
Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib menyusun dan melaksanakan program kelautan sesuai Rencana Aksi. Masyarakat dan pelaku usaha memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan kelautan.
Prinsip-prinsip utama yang diatur:
Koordinasi, integrasi, dan sinergi antar pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan kelautan.
Mekanisme dan prosedur yang ditetapkan:
Pelaporan dan evaluasi berkala kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta penyesuaian Rencana Aksi jika ada perubahan kebijakan nasional.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Masa berlaku dan implementasi:
Rencana Aksi berlaku untuk periode 2021-2025.
Ketentuan peralihan untuk entitas yang sudah ada:
Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum peraturan ini menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi baru.
Batas waktu penyesuaian:
Penyesuaian Rencana Aksi dapat dilakukan jika terdapat perubahan kebijakan nasional, dengan persetujuan Presiden.
Grandfathering clauses:
Tidak disebutkan secara eksplisit.

","sanctions","

Sanksi

Tidak mengatur sanksi

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 34 OF 2022

CONCERNING
THE ACTION PLAN FOR INDONESIAN MARITIME POLICY 2021-2025

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n

Considering:

that in order to realize Indonesia's aspiration as the World Maritime Axis, it is necessary to formulate the Indonesian Maritime Policy;
that the Action Plan for Indonesian Maritime Policy for 2016-2019 as part of the Indonesian Maritime Policy as regulated in Presidential Regulation Number 16 of 2017 concerning Indonesian Maritime Policy, needs to be continued in an integrated and sustainable manner through the implementation of various maritime programs and activities in accordance with national development targets in ministries/agencies and local governments in the Action Plan for Indonesian Maritime Policy for 2021-2025;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning the Action Plan for Indonesian Maritime Policy for 2021-2025;

\n\n

Remembering:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

\n\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3e5aba6-aab2-4f9c-a9ae-fc367c20cab4","actionData","errors"]