[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3e4c908-6920-4eb0-b52d-ee3c72bb7da3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_53":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu","place_of_enactment","Baturaja","theme","Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata-cara-pelaporan-pertanggungjawaban-penyelenggaraan-pemdes
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2011/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 15 PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 35 Tahun 2007; Permendagri No. 37 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009. \n Dalam PERDA ini diatur mengenai LPPD Kepala Desa; LKPJ Kepala Desa; Informasi LPPD; Pelaporan Administrasi Keuangan Badan Permusyawaratan Desa; Pembinaan dan Pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2011 ini mengatur tentang tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Latar belakangnya adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007.

Ketentuan Substansial:

Jenis Laporan: Peraturan ini mengatur jenis-jenis laporan yang harus dibuat oleh Kepala Desa dan BPD, meliputi:

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Informasi LPPD kepada masyarakat
Laporan Administrasi Keuangan BPD

Ruang Lingkup Laporan: Laporan meliputi urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten, tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.
Muatan Laporan: Muatan laporan mencakup bidang-bidang seperti pertanian, pertambangan, kesehatan, pendidikan, sosial, penataan ruang, lingkungan hidup, dan lain-lain.
Materi Laporan: Materi laporan mencakup ringkasan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, tingkat pencapaian, alokasi anggaran, sarana dan prasarana, serta permasalahan dan penyelesaian.
Penyusunan dan Penyampaian: Laporan harus disusun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LPPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat, sedangkan LKPJ disampaikan kepada BPD.
Evaluasi: Bupati dan BPD melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan.
Informasi kepada Masyarakat: Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau media setempat.

","transitional_provisions","(1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.\n(2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.","sanctions","(1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n(2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan teguran tertulis kepada kepala desa.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OGAN KOMERING ULU REGENCY
NUMBER 8 YEAR 2011
CONCERNING
PROCEDURES FOR REPORTING
AND ACCOUNTABILITY
OF VILLAGE GOVERNMENT ADMINISTRATION

Law Section
Regional Secretariat of the Regency
Ogan Komering Ulu

REGIONAL REGULATION
OGAN KOMERING ULU REGENCY
NUMBER 8 YEAR 2011
CONCERNING
PROCEDURES FOR REPORTING AND ACCOUNTABILITY
OF VILLAGE GOVERNMENT ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF OGAN KOMERING ULU,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 15 of the Regulation
Government Number 72 of 2005 concerning Villages, it is deemed necessary
to establish General Guidelines for Procedures for Reporting and
Accountability of Village Government Administration;
that based on the considerations as referred to in
letter a, according to Article 48 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 35
Year 2007, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3e4c908-6920-4eb0-b52d-ee3c72bb7da3","actionData","errors"]