[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3e11152-a61a-440f-8daa-849a35f6367d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 15 Tahun 2016 tentang Lambang Daerah Kabupaten Konawe","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 15 Tahun 2016","number","15","year","2016","published_date","2016-12-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe","place_of_enactment","Unaaha","theme","Lambang Daerah Kabupaten Konawe","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lambang Daerah
2016
Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 183
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Lambang Daerah Kabupaten Konawe
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe perlu\r\nmempunyai identitas daerah yang dituangkan dalam\r\nbentuk Lambang Daerah yang mencerminkan karakteristik\r\ndan ciri khas daerah serta memiliki makna dan filosofis\r\nyang menunjukan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten\r\nKonawe;\r\nb. bahwa lambang daerah merupakan identitas sebagai\r\nsarana pemersatu dan wujud eksistensi suatu daerah\r\nyang menjadi panji kebesaran, simbul kultur masyarakat\r\ndan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik\r\nIndonesia;\r\nc. bahwa lambang daerah merupakan manifestasi budaya\r\nyang berakar dari sejarah dan perjuangan suatu daerah\r\ndalam mewujudkan visi dan misi daerah serta cita - cita\r\nluhur bangsa;\r\nd. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang\r\nDaerah, maka dalam penyelenggaraan otonomi daerah\r\nPemerintah Kabupaten dapat membentuk lambang daerah\r\nyang diatur dalam Peraturan Daerah;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah\r\nKabupaten Konawe. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang\r\nPanji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1635);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang\r\nPenggunaan Lam.bang Negara (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonasia Tahun 1958 Nomor 7, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang\r\nPerubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten\r\nKonawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2004 Nomor 103);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,\r\nPemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4737);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang\r\nLambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4790);\r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. \n BAB I PENGERTIAN UMUM\r\nBAB II RUANG LINGKUP\r\nBAB III PEMBINAAN\r\nBAB IV KETENTUANPE NUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016. \n 6 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 15 Tahun 2016 tentang Lambang Daerah Kabupaten Konawe dibentuk untuk memberikan identitas daerah yang mencerminkan karakteristik, ciri khas, makna, dan filosofi nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Konawe. Lambang daerah berfungsi sebagai sarana pemersatu, wujud eksistensi, panji kebesaran, simbol kultur masyarakat, dan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta manifestasi budaya yang berakar dari sejarah dan perjuangan daerah.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur jenis lambang daerah yang meliputi logo dan bendera. Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah dan berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat. Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3:2 yang memuat logo daerah. Logo daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat, serta semboyan untuk mewujudkan harapan tersebut. Logo dan bendera daerah tidak boleh memiliki persamaan dengan logo dan bendera organisasi terlarang atau separatis.

\r\n\r\n

Penggunaan dan penempatan logo daerah meliputi bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, tanda batas wilayah, kop surat, stempel, dokumen perjanjian, dan bendera daerah. Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping Bendera Negara dalam pertemuan resmi, pada kendaraan dinas kepala daerah, dan dalam upacara hari besar kenegaraan dan hari ulang tahun daerah. Logo daerah juga dapat ditempatkan di bagian luar dan dalam bangunan resmi pemerintahan daerah, dengan ketentuan tidak lebih tinggi atau sejajar dengan lambang negara. Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat melakukan pembinaan terhadap penggunaan dan penempatan lambang daerah melalui sosialisasi atau rapat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KONAWE
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

LOCAL REGULATION OF KONAWE REGENCY
NUMBER 15 OF 2016

TENTANG

REGIONAL SYMBOL OF KONAWE REGENCY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REGENT OF KONAWE,

\n\n \n \n

Menimbang :

that the Konawe Regency Government needs to have a regional identity embodied in the form of a Regional Symbol that reflects the characteristics and uniqueness of the region and has meanings and philosophies that show the noble values of the Konawe Regency community;
that the regional symbol is an identity as a means of unification and a form of existence of a region that becomes a symbol of greatness, a symbol of community culture and regional uniqueness within the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that the regional symbol is a cultural manifestation that is rooted in the history and struggle of a region in realizing the vision and mission of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3e11152-a61a-440f-8daa-849a35f6367d","actionData","errors"]