[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3dd4965-93ce-40fd-a2bb-9cc65444340e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013","number","39","year","2013","published_date","2013-10-18","effective_date","2013-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 39, BN.2013/No.1636, jdih.menpan.go.id: 7 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Lampirannya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang penetapan kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Tujuannya adalah untuk menyeragamkan kelas jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar penggajian. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi jabatan untuk setiap jabatan di lingkungannya, yang hasilnya meliputi rekapitulasi kelas jabatan, daftar nama jabatan struktural dan fungsional, tabel hasil evaluasi jabatan, peta jabatan, serta informasi faktor jabatan. Hasil evaluasi jabatan tersebut diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan surat Menteri mengenai validasi, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan peraturan dan keputusan tentang kelas jabatan di lingkungannya. Jika terjadi perubahan kelas jabatan, Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan perubahan hasil evaluasi jabatan untuk divalidasi kembali oleh Kementerian. Dalam hal perubahan anggaran akibat perubahan evaluasi jabatan, Menteri menerbitkan surat persetujuan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Instansi pemerintah yang telah menetapkan kelas jabatan wajib menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat tahun 2014.","transitional_provisions","1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Lampirannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.\n2. Bagi Instansi Pemerintah yang telah menetapkan kelas jabatan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, paling lambat Tahun 2014.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 39 OF 2013

DETERMINATION OF POSITION GRADES WITHIN GOVERNMENT AGENCIES

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3dd4965-93ce-40fd-a2bb-9cc65444340e","actionData","errors"]