[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3da211a-0eaa-45ed-905f-af8909420005","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Pemerintah Kota Bekasi","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2003","number","29","year","2003","published_date","2003-12-04","effective_date","2003-12-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Pembentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Pemerintah Kota Bekasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Pemerintah Kota Bekasi - pembentukan
2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 29, LD 2003 (28) Seri D; 6 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kelembagaan, dipandang perlu dibentuk kembali Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2003. \n 6 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bekasi. Dinas ini bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan kebijakan pelayanan daerah di bidang pengendalian dan penyuluhan, persampahan, pertamanan dan pemakaman, serta peralatan dan perlengkapan. Fungsi Dinas meliputi penyusunan program dan kegiatan, penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan kegiatan teknis operasional, penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan terhadap UPTD, pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota, dan penyusunan laporan.

Susunan organisasi Dinas terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha (dengan Sub Bagian Umum dan Perencanaan), Bidang Pengendalian dan Penyuluhan (dengan Seksi Pengendalian dan Penyuluhan), Bidang Persampahan (dengan Seksi Penampungan dan Pengangkutan), Bidang Pertamanan dan Pemakaman (dengan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman dan Makam serta Seksi Reklame dan Dekorasi Kota), Bidang Peralatan dan Perlengkapan (dengan Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan), UPTD Tempat Pemakaman Umum (TPU), UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA), UPTD Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pembiayaan Dinas berasal dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau di bawahnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY

NUMBER : 29

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 29 YEAR 2003
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF THE DEPARTMENT OF SANITATION, PARKS AND CEMETERIES
BEKASI CITY GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 60
of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Administration
and Government Regulation Number 8 of 2003
concerning Guidelines for Regional Apparatus Organizations and policies
of the Regional Government in conducting institutional evaluations,
it is deemed necessary to re-establish the Health Department of the
Bekasi City Government which is stipulated by Regional
Regulation.

In view of:

Law Number 8 of 1974 concerning Principles of
Civil Servants (State Gazette of 1974 Number
55, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia
Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3da211a-0eaa-45ed-905f-af8909420005","actionData","errors"]