[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3d84217-4a4f-4a0c-8b00-e8729f00c203","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-02-06","effective_date","2019-02-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kerugian
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD No 2/2019
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;\r\n4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;\r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;\r\n6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;\r\n7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;\r\n8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;\r\n9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;\r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan;\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan, Keuangan Daerah;\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain ;\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n- Ketentuan Umum\r\n- Informasi dan Pelaporan Kerugian Negara\r\n- Penyelesaian Kerugian Daerah\r\n- Penentuan Nilai Kerugian Daerah\r\n- Penagihan dan Penyetoran\r\n- Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Daerah Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Daerah\r\n- Kadaluwarsa\r\n- Akuntansi dan Pelaporan\r\n- Sanksi\r\n- Ketentuan Peralihan\r\n- Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019. \n 24 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-) ","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) bertujuan untuk meminimalisir kerugian daerah terhadap kekurangan kekayaan daerah dan memberikan landasan hukum yang kuat dalam penyelesaian kerugian daerah. Latar belakangnya adalah masih banyaknya kerugian daerah yang belum dapat ditagih dan diselesaikan karena belum adanya instrumen peraturan yang memadai.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Informasi dan Pelaporan Kerugian Daerah:** Sumber informasi kerugian daerah, verifikasi oleh Kepala Perangkat Daerah, dan mekanisme pelaporan.\n2. **Penyelesaian Kerugian Daerah:** Bupati sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD), pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), dan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR).\n3. **Penentuan Nilai Kerugian Daerah:** Penentuan nilai atas berkurangnya barang daerah berdasarkan nilai buku atau nilai wajar.\n4. **Penagihan dan Penyetoran:** Penagihan berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dan penyetoran ganti kerugian ke Kas Daerah.\n5. **Penyerahan Upaya Penagihan:** Penyerahan upaya penagihan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah jika Pihak Yang Merugikan tidak dapat mengganti kerugian dalam jangka waktu yang ditentukan.\n\nPeraturan ini mengatur hak dan kewajiban Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menimbulkan kerugian daerah, termasuk mekanisme penggantian kerugian dan konsekuensi jika lalai dalam pembayaran. Peraturan ini juga mengatur tentang kedaluwarsa kewajiban pembayaran ganti rugi.","transitional_provisions","1. Semua Kerugian Daerah berdasarkan putusan pengenaan TGR kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.\n2. TGR yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya.\n3. Semua Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dilakukan TGR, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.\n2. Putusan pidana tidak membebaskan dari TGR.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KARANGANYAR
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 2 OF 2019
ON
CLAIMS FOR REGIONAL LOSSES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGANYAR,

Considering :

that to implement the provisions of Article 144 of Government Regulation Number 58 of 2005 on Regional Financial Management, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Claims for Regional Losses;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within The Province of Central Java;
Law Number 28 of 1999 on the Implementation of a Clean and Corruption-Free, Collusion, and Nepotism State (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3851);
Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3d84217-4a4f-4a0c-8b00-e8729f00c203","actionData","errors"]