[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3d7681e-7306-4af0-9c33-e97cf650d620","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bengkulu","place_of_enactment","Bengkulu","theme","Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKQTIKA DAN PREKC,JR$0R NARKQTIKA
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. PROV. BENGKULU 2022 (5) : 28 hlm. TLD. PROV. BENGKULU 2022 (5): 6 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa meningkatnya Penyalahgunaan dan Peredaran\r\nGelap Narkoba di tengah masyarakat semakin\r\nmengancam keberlanjutan kehidupan generasi muda\r\ndan memperlemah ketahanan berbangsa dan bernegara,\r\noleh karenanya perlu peran Pemerintah Daerah dan\r\nMasyarakat untuk mendukung Pencegahan dan\r\nPemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap\r\nNarkotika dan Prekursor Narkotika;\r\nb. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Fasilitasi\r\nPencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan\r\nPeredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika,\r\nPemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun\r\nPeraturan Daerah ten tang Pencegahan dan\r\nPemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap\r\nNarkotika dan Prekursor Narkotika;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b,\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi\r\nPencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan\r\nPeredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang\r\nPembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);\r\n3 . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang\r\nNarkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang\r\nCipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6573);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 201 lNomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor\r\n5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6801);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang\r\nNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6573);\r\n6, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang\r\nBerlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan\r\nPelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968\r\nNomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 2854);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang\r\nWajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan\r\nBerita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang\r\nPelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009\r\ntentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5419);\r\n9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang\r\nBadan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden\r\nRepublik Indonesia Nomor 4 7 Tahun 2019 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun\r\n2019 ten tang Badan Narkotika Nasional (Lembaran\r\nNegara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 128);\r\n10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang\r\nRencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan\r\nPenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun\r\n2020-2024.\r\n11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015\r\ntentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan\r\nPela.po ran N arkotika, P$ikotropika, c\\an Prelrnr$Or\r\nFarmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 74);\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019\r\nNomor 157);\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019\r\ntentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan\r\nPenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan\r\nPrekursor Narkotika (Berita Negara Republilc Indonesia\r\nTahun 2019 Nomor 195);\r\n14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020\r\ntentangPenyelenggaraan Institusi Penerima WajibLapor\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor\r\n30);\r\n15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang\r\nAsistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana diubah\r\ndengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor\r\n7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor\r\n822);\r\n16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022\r\ntentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 421); \n Peraturan ini berisi tentang:\r\n1. DETEKSI DINI\r\n2. ANTISIPASI DINI\r\n3. PENCEGAHAN\r\n4. PEMBERANTASAN\r\n5. PENANGANAN\r\n6. KELEMBAGAAN\r\n7. SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA\r\n8. KERJA SAMA\r\n9. PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT\r\n10. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN\r\n11. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\n12. SISTEM DATA DAN INFORMASI\r\n13. PENDANAAN\r\n14. SANKSI ADMINISTRATIF \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022. \n 34 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ditetapkan dengan tujuan untuk mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman narkotika, mendorong partisipasi masyarakat, serta membangun koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) dan instansi terkait.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup deteksi dini, antisipasi dini, pencegahan, pemberantasan, penanganan, kelembagaan, sarana dan prasarana, kerja sama, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, sistem data dan informasi, penghargaan, dan pendanaan. Peraturan ini mengatur peran Pemerintah Daerah dalam melakukan deteksi dini melalui pengumpulan informasi, pemetaan wilayah rawan, dan pelaksanaan tes urin. Upaya antisipasi dini meliputi pemberian informasi, koordinasi dengan instansi vertikal, kerja sama dengan lembaga pendidikan dan keagamaan, pengawasan terhadap sumber daya manusia dan tempat-tempat yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika, serta pelaksanaan tes urin sebagai persyaratan penerimaan pegawai dan siswa.

Peraturan ini juga mengatur pelaksanaan pencegahan melalui Rencana Aksi Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik. Sasaran pencegahan meliputi keluarga, lembaga pendidikan, lingkungan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah, tempat usaha, tempat ibadah, dan media massa. Penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui rehabilitasi medis dan sosial, serta pendekatan keagamaan dan tradisional. Peraturan ini juga membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Bengkulu.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Tim Terpadu yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Tim Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Badan usaha, tempat usaha, hotel, tempat hiburan, rumah kos dan/atau asrama yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.\n2. Pimpinan Perangkat Daerah dan ASN yang berkerja dilingkungan Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.\n3. Kepala Lembaga Pendidikan yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan pasal 9, pasal 11 dan pasal 12 dikenakan sanksi administratif.\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GUBERNUR BENGKULU
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF BENGKULU
NUMBER 5 OF 2022
TENTANG
FACILITATION OF PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE
AND ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTICS AND NARCOTIC PRECURSORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GUBERNUR BENGKULU,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3d7681e-7306-4af0-9c33-e97cf650d620","actionData","errors"]