[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3a89cf6-9da2-4eeb-a7fe-311f837f1c7c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_53":71,"_54":72,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Melawi","place_of_enactment","Nanga Pinoh","theme","Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2015/NO.8, TLD No.8, LL KAB MELAWI: 22 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan UU No. 19 Tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Person with Disabilities) \n UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 19 Tahun 2011, dan UU No. 23 Tahun 2014 \n Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, Bupati, Penyandang Disabilitas, Kesamaan Kesempatan, Aksesibilitas, Rehabilitasi, Bantuan Sosial, Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas, Badan Usaha, dan Pemberdayaan; Landasan, Asas dan Tujuan; Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas; Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; Kesamaan Kesempatan; Aksesibilitas; Kewajiban Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pemberdayaan dan Kemintraan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Ketentuan Penutup dalam Perda ini menyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan Perda ini sepanjang menyangkut kewenangan BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, badan hukum dan lembaga sosial, dilekatkan pada perizinan yang dikeluarkan oleh Pemda \n 22 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Melawi. Latar belakangnya adalah pengakuan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya dalam pembangunan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek kehidupan penyandang disabilitas, termasuk pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial, dan pelayanan kesehatan.

Ketentuan substansial meliputi:

Hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, termasuk bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum.
Kesamaan kesempatan dalam pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial, dan pelayanan kesehatan.
Aksesibilitas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana umum.
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
Peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.
Pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
Pemberdayaan dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, masyarakat, badan hukum, dan badan usaha.
Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban BUMN, BUMD, perusahaan swasta, badan hukum, dan lembaga sosial dalam memberikan kesempatan kerja dan menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

","transitional_provisions","1. BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum, dan Lembaga Sosial wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.\n2. Bagi yang sudah beroperasi tetapi belum menyediakan aksesibilitas, wajib menyediakan aksesibilitas dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3), dan (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara usaha, atau peninjauan ulang izin usaha.\n2. Selain sanksi administratif, dapat dikenakan denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2), (3), dan (4) dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MELAWI
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER ... YEAR 2015
ON
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MELAWI,

\n\n \n \n

Considering:

that the State of the Republic of Indonesia is a State based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia which respects and upholds human dignity;
that persons with disabilities are part of the community who have the same position, rights, obligations and roles as other communities in all aspects of life and livelihood;
that in order to realize the protection and empowerment of persons with disabilities, more adequate, integrated and sustainable facilities, infrastructure and efforts are needed in order to create independence and welfare for persons with disabilities;
that based on Law Number 19 of 2011, the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3a89cf6-9da2-4eeb-a7fe-311f837f1c7c","actionData","errors"]