[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3a1338d-c0df-4cca-a6db-0aa3787f51d2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Pariwisata Dan Kebudayaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2005","number","6","year","2005","published_date","2005-07-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Demak","place_of_enactment","Demak","theme","Ijin Usaha Pariwisata Dan Kebudayaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IJIN USAHA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2005/No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ijin Usaha Pariwisata Dan Kebudayaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 \r\ntentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 \r\nTahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan \r\nPropinsi sebagai daerah otonom, urusan pariwisata dan kebudayaan \r\nyang semula menjadi wewenang Pemerintah dan Pemerintah \r\nPropinsi beralih menjadi kewenangan kabupaten/kota ; bahwa agar pelaksanaanurusan pariwisata dapat berjalan secara \r\nefesien, efektif, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu \r\nmengatur tata cara ijin usaha pariwisata dan kebudayaan dengan \r\nPeraturan Daerah; \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2600; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001; Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep-012/MKP/IV/2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130/67/01 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Dali If Demak Nomor 1 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Demak Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 24 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis usaha, bentuk usaha, pengelolaan dan permodalan, ketentuan perijinan, tata cara dan syarat permohonan ijin dan daftar ulang, nama obyek, subyek dan golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, pengelolaan obyek wisata, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2005. \n 20 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Demak Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Demak Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 24 Tahun 2000 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Keterangan Tempat Usaha.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin usaha pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Demak. Latar belakangnya adalah peralihan kewenangan urusan pariwisata dan kebudayaan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar hukum bagi pemberian izin usaha pariwisata dan kebudayaan, penarikan retribusi, memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, serta melakukan pembinaan dan pengawasan.\n\nKetentuan substansial mencakup jenis-jenis usaha pariwisata dan kebudayaan yang meliputi usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultasi pariwisata, informasi pariwisata), pengusahaan obyek dan daya tarik wisata (alam, budaya, minat khusus, urusan rekreasi dan hiburan umum), usaha sarana pariwisata (akomodasi, makan minum, angkutan wisata, sarana wisata tirta, kawasan pariwisata), dan usaha jasa dan sarana seni budaya (pameran seni budaya, salon kecantikan, sanggar/padepokan/group seni budaya, toko souvenir/perlengkapan seni budaya, gedung pertemuan/pertunjukan, pentas seni budaya, seni budaya, sejarah dan purbakala).\n\nPeraturan ini juga mengatur bentuk usaha, pengelolaan, permodalan, kewajiban pimpinan usaha, ketentuan perizinan (izin sementara dan izin tetap), tata cara dan syarat permohonan izin, nama obyek dan subyek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, pengelolaan obyek wisata, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan penyidikan.","transitional_provisions","1. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini, semua usaha Pariwisata dan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Demak harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah, ini, maka semua peraturan serupa yang telah dikeluarkan sebelumnya dan bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud Pasal 5, 6 dan 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DEMAK REGENCY GOVERNMENT
DEMAK REGENCY REGULATION
NUMBER 6 OF 2005
CONCERNING
TOURISM AND CULTURAL BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF DEMAK,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Government Regulation Number 25 of 2000 concerning the Authority of the Government and the Authority of the Province as an autonomous region, the affairs of tourism and culture, which were originally the authority of the Government and the Provincial Government, have been transferred to the authority of the regency/city;
that in order for the implementation of tourism affairs to run efficiently, effectively, efficiently and successfully, it is deemed necessary to regulate the procedures for tourism and cultural business licenses by Regional Regulation.

In view of:

Law Number 13 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3a1338d-c0df-4cca-a6db-0aa3787f51d2","actionData","errors"]