[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d396ffc5-176e-4868-9233-f5c0ae29b1c9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-03-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi\r\nSulawesi Tenggara dengan memanfaatkan ruang wilayah\r\nsecara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras,\r\nseimbang, dan berkelanjutan dalam rangka\r\nmeningkatkan kesejahteraan masyarakat dan\r\npertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan\r\nUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah; \r\n\r\nb. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan \r\npembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat\r\nmaka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan\r\nlokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan\r\npemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha; \r\n\r\nc. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 \r\nTahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata\r\nRuang Wilayah Nasional, maka Rencana Tata Ruang\r\nWilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi\r\nTenggara Nomor 3 Tahun 2004 perlu disesuaikan; \r\n\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata\r\nRuang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 –\r\n2034; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang \r\nPembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan\r\nDaerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah\r\nUndang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah\r\ndan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964\r\nNomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 2687); \r\n3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); \r\n 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana\r\ntelah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4844); \r\n 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang\r\nPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4725); \r\n 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang \r\nPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4739); \r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234); \r\n 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4737); \r\n 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang\r\nRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); \r\n 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang\r\nPenyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); \r\n 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang\r\nBentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam\r\nPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5160); \r\n 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang\r\nTingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013\r\nNomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5393); \n Bab I Ketentuan Umum\r\nBab II Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah\r\nBab III Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi\r\nBab IV Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi\r\nBab V Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi\r\nBab VI Penetapan Kawasan Strategis Provinsi\r\nBab VII Arahan Pemanfaatan Ruang\r\nBab VIII Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang\r\nBab IX Kelembagaan\r\nBab X Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang\r\nBab XI Ketentuan Penyidikan\r\nBab XII Ketentuan Pidana\r\nBab XIII Ketentuan Peralihan\r\nBab XIV Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2014. \n Peraturan Daerah Provinsi \r\nSulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang\r\nWilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi\r\nTenggara Tahun 2004 Nomor 3 Seri E) \n 62 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004 Nomor 3 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2014-2034. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan tatanan ruang berbasis sektor pertanian, pertambangan, kelautan, dan perikanan yang mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan kelestarian lingkungan. Kebijakan penataan ruang meliputi penataan sumber daya lahan, peningkatan aksesibilitas pusat kegiatan, penetapan pola ruang, penetapan kawasan strategis, dan pengembangan sumber daya manusia. Rencana struktur ruang mencakup pusat-pusat kegiatan (PKN, PKW, PKL), sistem jaringan prasarana utama (transportasi darat, laut, udara), dan sistem jaringan prasarana lainnya (energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan). Rencana pola ruang terdiri dari kawasan lindung (hutan lindung, perlindungan setempat, suaka alam, cagar budaya, rawan bencana, lindung geologi) dan kawasan budidaya (hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman). Peraturan ini juga menetapkan kawasan strategis provinsi dan arahan pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang.","transitional_provisions","1. Peraturan pelaksanaan Perda yang berkaitan dengan penataan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.\n2. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan Perda ini tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.\n3. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Perda ini, akan disesuaikan atau dibatalkan dengan penggantian yang layak.\n4. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Perda ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Perda ini.\n5. Pemanfaatan ruang tanpa izin akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Perda ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap rencana tata ruang dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.\n2. Pelanggaran terhadap rencana tata ruang juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE
NUMBER 2 OF 2014
CONCERNING
REGIONAL SPATIAL PLAN
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE 2014 - 2034

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI,

Considering:

that to direct development in Southeast Sulawesi Province
by utilizing regional space
efficiently, effectively, harmoniously, in balance,
and sustainably in order to
improve community welfare and
security, based on Pancasila and
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is necessary to prepare a regional spatial plan;
that in order to realize the integration of
development between sectors, regions and communities,
the regional spatial plan constitutes a direction for
development investment locations implemented by the
government, community and/or business entities;
that with the enactment of Law Number 26
of 2007 concerning Spatial Planning and Government
Regulation Number 26 of 2008 concerning the National
Sp

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d396ffc5-176e-4868-9233-f5c0ae29b1c9","actionData","errors"]