[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d395e18d-5eaa-4705-a192-a33965953678","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2024 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-11-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepahiang","place_of_enactment","Kepahiang","theme","PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024 NOMOR 52 NOMOR REGISTER RAPERDA KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU NOMOR: (3/38/2024)
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan suatu bagian\r\npenting yang dipergunakan untuk mewujudkan\r\nketahanan pangan serta peningkatan perekonomian\r\nDaerah sehingga dapat menciptakan keeejahteraan;\r\nb. bahwa lahan pertanian pangan di Daerah semakin\r\nberkurang beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi\r\nnon pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah\r\nDaerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya\r\nkemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di\r\nDaerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan\r\nnasional;\r\nc. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan\r\nkepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat\r\ndalam perlindungan lahan pertanian, maka diperlukan\r\npengaturan tentang perlindungan lahan pertanian\r\npangan berkelanjutan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, pertu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan\r\nLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan\r\nDasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 2043);\r\n3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten\r\nKepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan\r\nLembaran Nnegara Republik Indonesia Nomor 4349);\r\n4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan\r\nRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4725), sebagaimana diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor\r\n2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6856);\r\n5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor\r\n49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5068), sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor\r\n2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6856);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta\r\nKerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1\r\nTahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan\r\nPertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 5185);\r\n8. Peraturan Daerah Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021\r\ntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah\r\nDaerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021\r\nNomor 23);\r\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun\r\n2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten\r\nKepahiang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 41, Tambahan\r\nLembaran Daerah Nomor 42); \n PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN\r\nBAB I\r\nKETENTUAN UMUM BAB II\r\nPENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN\r\nBERKELANJUTAN BAB III\r\nOPTIMALISASI LAHAN PERTANIAN PANGAN\r\nBERKELANJUTAN BAB IV\r\nPEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN PANGAN\r\nBERKELANJUTAN BAB V\r\nPENGENDALIAN ALIH FUNGSI\r\nLAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB VI\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII\r\nSISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN\r\nBERKELANJUTAN BAB VIII\r\nPEMBIAYAAN BAB IX\r\nPERAN SERTA MASYARAKAT BAB X\r\nKETENTUAN PIDANA BAB XI\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024. \n Peraturan Bupati \n 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang ini bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan petani, meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian.\n\nKetentuan substansial meliputi penetapan LP2B seluas 2.011 hektar yang tersebar di 8 kecamatan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan optimalisasi LP2B melalui intensifikasi (peningkatan kesuburan tanah, kualitas benih, pengendalian hama, pengembangan irigasi, inovasi pertanian, teknologi, penyuluhan, dan program kredit) dan diversifikasi tanaman pangan. Pemerintah Daerah juga wajib mengawasi pemanfaatan LP2B, memelihara irigasi, menjaga kesuburan lahan, mencegah kerusakan lahan, membangun jalan usaha tani, dan memelihara kelestarian lingkungan. Pemilik lahan wajib menanam tanaman pangan pokok dan memelihara irigasi. Alih fungsi LP2B dilarang kecuali untuk kepentingan umum atau bencana alam dengan persyaratan kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi, dan pembebasan lahan. Pengendalian alih fungsi dilakukan melalui insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
KEPAHIANG REGENCY
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KEPAHIANG REGENCY
NUMBER 6 OF 2024
CONCERNING
PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURAL LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEPAHIANG,

\n\n \n \n

Considering:

that food agricultural land is an important part
used to realize
food security and improve the economy
of the Region so as to create welfare;
that food agricultural land in the Region is increasingly
decreasing due to the land use change of agricultural land into
non-agriculture, so it is feared that the Regional Government
will have difficulties in striving to realize
independence, resilience, and food sovereignty in
the Region in order to support national food needs;
that to provide direction, foundation, and
legal certainty to all parties involved
in the protection of agricultural land, it is necessary
to regulate the protection of agricultural land
sustainabl

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d395e18d-5eaa-4705-a192-a33965953678","actionData","errors"]