[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d38ad34a-f616-41a6-a083-dd4999ecb3ec","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-02-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan-anak
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Tahun 2015 No. 3/ TLD No. 219
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan\r\nYang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan\r\nmartabat sebagai manusia seutuhnya;\r\nb. bahwa agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal,\r\nbaik secara fisik, mental, maupun sosial, pemerintah\r\ndaerah berkewajiban menjamin terselenggaranya hak\r\nanak dan memberikan perlindungan anak di daerah dari\r\nberbagai bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi;\r\nc. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan\r\natas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang,\r\npenyelenggaraan perlindungan anak merupakan salah\r\nsatu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan\r\noleh Pemerintahan Daerah \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam\r\nLingkungan Propinsi Jawa Tengah;\r\n3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang\r\nKesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3243);\r\n4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum\r\nAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3209);5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang\r\nPenyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3670);\r\n6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang\r\nPengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum\r\nuntuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3835);\r\n7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak\r\nAsasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3886);\r\n8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang\r\nPengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The\r\nProhibition And Immediate Action For The Elimination Of\r\nThe Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No. 182\r\nMengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan\r\nBentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000\r\nNomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3941);\r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang\r\nPerlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014\r\ntentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5606);\r\n10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang\r\nKetenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4279);\r\n11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem\r\nPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4301);\r\n12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang\r\nPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4419);\r\n13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang\r\nAdministrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun\r\n2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013\r\nNomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5475);14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang\r\nPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4921);\r\n15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang\r\nPornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4928);\r\n16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang\r\nKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik\r\nIndonesia Nomor 5063);\r\n17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang\r\nConvention on the Rights of Persons with Disabilities\r\n(Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5251);\r\n19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang\r\nPengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak\r\nMengenai Keterlibatan Anak dalam Penjualan Anak,\r\nProstitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);\r\n20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem\r\nPeradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5332);\r\n21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun\r\n2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang\r\nPerubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5657);22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang\r\nPelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983\r\nNomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010\r\ntentang Perubahan atas Pelaksanaan Kitab Undang-\r\nUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang\r\nUsaha Kesejahteraan Anak Yang Mempunyai Masalah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988\r\nNomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia 3367);\r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n25. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang\r\nPenyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban\r\nKekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);\r\n26. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang\r\nPembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap\r\nAnak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5237);\r\n27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang\r\nPengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan\r\nPeraturan Perundang-undangan;\r\n28. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang\r\nPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan\r\nPencatatan Sipil;\r\n29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun\r\n2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009\r\nNomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nSukoharjo Nomor 166);\r\n30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun\r\n2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap\r\nKorban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo\r\nNomor 186). \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Asas Maksud dan Tujuan; Kewajiban dan Tanggung Jawab; Kedudukan Anak; Perencanaan Perlindungan Anak; Pelaksanaan Perlindungan Anak; Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Perwalian; Pengasuhan dan Pengangkatan Anak; Sistem Informasi Data; Pelaporan; Pendanaan; Larangan; Larangan; Sanksi Adminsitratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2015. \n 33 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 186)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Sukoharjo. Latar belakangnya adalah bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat, serta generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, meningkatkan efektivitas pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan perlindungan anak, mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang peduli anak, dan meningkatkan peran lembaga pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan anak.

Ketentuan substansial mencakup kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah Daerah berkewajiban menghormati pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi, memberikan dukungan sarana dan prasarana, menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak, serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Masyarakat berperan melalui organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Orang tua berkewajiban mengasuh, mendidik, melindungi anak, mencegah perkawinan usia anak, dan memberikan pendidikan karakter.

Peraturan ini juga mengatur tentang identitas anak, anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, perencanaan perlindungan anak yang terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, dan RKA-SKPD. Pelaksanaan perlindungan anak dikoordinasikan oleh Wakil Bupati dan dilaksanakan oleh unit kerja terkait dengan kerjasama berbagai pihak. Upaya perlindungan anak meliputi koordinasi, advokasi, sosialisasi, pelatihan, fasilitasi pelayanan, dan pengembangan model perlindungan anak.

Perlindungan anak diselenggarakan di berbagai bidang seperti agama, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Perlindungan khusus diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang tereksploitasi, anak korban penyalahgunaan narkoba, anak korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, anak korban kekerasan, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah, anak dengan perilaku menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi.

Peraturan ini juga mengatur tentang perwalian, pengasuhan anak, pengangkatan anak, sistem informasi data perlindungan anak, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Penanggung jawab tempat usaha hiburan untuk orang dewasa yang melanggar ketentuan Pasal 65 (menerima pengunjung anak) dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, dan pencabutan tetap izin.\n3. Setiap penyelenggara usaha hiburan untuk orang dewasa yang melanggar ketentuan Pasal 65 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 3 OF 2015
ON
CHILD PROTECTION IMPLEMENTATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that children are a mandate and gift from God Almighty, in whom dignity and status as a whole human being are inherent;
that in order for children to grow and develop optimally, both physically, mentally, and socially, the regional government is obliged to guarantee the implementation of children's rights and provide child protection in the region from various forms of violence and discrimination;
that based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended by Law Number 2 of 2015 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2014 on Amendments to Law Number 23 of 2014 on Regional Government into Law, the implementation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d38ad34a-f616-41a6-a083-dd4999ecb3ec","actionData","errors"]