[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3850d23-4eb0-4515-b077-1d1cbd9a9b4d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2013","number","14","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 Nomor 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat\r\nmerupakan hak asasi setitp warga negara Indonesia \r\nsebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang\r\nUndang Dasar Negara Repu lik Indonesia Tahun 1945; \r\nb. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin\r\nmenurun telah mcngancam kelangsungan hidup\r\nmanusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu\r\ndilakukan perlindungan dan pengelolaan yang baik, \r\nsungguhsungguh dan konsisten oleh semua pcmangku\r\nkepentingan; \r\nc. bahwa unluk membcrikan kepastian hukum dalarn \r\npelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang\r\npembangunan bcrkelanjutan di Provinsi Sulawesi\r\nTenggara, perlu dibcrikan landasan hukum yang kuat\r\nmengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan \r\nhidup;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimaria \r\ndimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan \r\ndan Pengelolaan Lingkungan Hidup. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Lingkai I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);\r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); \n Bab I Ketentuan Umum\r\nBab II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup\r\nBab III Kewenangan\r\nBab IV Perencanaan \r\nBab V Pemanfaatan\r\nBab VI Pengendalian\r\nBab VII Pemeliharaan\r\nBab VIII Hak, Kewajiban, dan Larangan\r\nBab IX Kerjasama dan Kemitraan\r\nBab X Perlindungan Masyarakat Adat\r\nBab XII Perizinan\r\nBab XIII Pengawasan\r\nBab XIV Sanksi Administratif\r\nBab XV Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup\r\nBab XVI Pembiayaan\r\nBab XVII Penyidikan\r\nBab XVIII Ketentuan Pidana\r\nBab XIX Ketentuan Peralihan\r\nBab XX Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2005 \r\ntentang pengelolaan sumber daya aJam dan lingkungan\r\nberbasis masyarakat \n 76 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2005 tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berbasis masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:
-Mengarahkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan daerah yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.
-Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya, serta menjamin kelestarian ekosistem.
-Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
-Menumbuhkan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha untuk mentaati Hukum Lingkungan.
-Mengendalikan perilaku masyarakat serta pelaku usaha dalam melakukan tindakan yang berdampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup.
-Melindungi dan mengawasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:
-Kewenangan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk penetapan kebijakan tingkat provinsi, RPPLH provinsi, KLHS tingkat provinsi, Amdal dan UKL-UPL, inventarisasi sumberdaya alam dan emisi gas rumah kaca, pengembangan instrumen lingkungan hidup, koordinasi pengendalian pencemaran, pembinaan dan pengawasan, pengakuan masyarakat adat dan kearifan lokal, pemberian pendidikan dan penghargaan, pengelolaan informasi lingkungan hidup, pengembangan teknologi ramah lingkungan, kerjasama dan kemitraan, standar pelayanan minimal, penerbitan izin lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Peraturan ini juga mengatur:
-Perencanaan PPLH melalui inventarisasi lingkungan hidup dan penyusunan RPPLH.
-Pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan RPPLH atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
-Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap media lingkungan hidup (air, udara, laut, tanah) dan ekosistem (mangrove, padang lamun, terumbu karang, lahan, karst, hutan di luar kawasan hutan).
-Pemeliharaan lingkungan hidup melalui konservasi dan pencadangan sumberdaya.
-Hak, kewajiban, dan larangan terkait lingkungan hidup bagi setiap orang.
-Kerjasama dan kemitraan antar daerah serta dengan kelompok masyarakat dan organisasi lingkungan hidup.
-Peran serta masyarakat dalam PPLH.
-Perlindungan masyarakat adat terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
-Perizinan, termasuk izin lingkungan dan izin PPLH.
-Pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
-Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur di luar pengadilan atau melalui pengadilan.","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:
a. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada dan berdampak pada penurunan fungsi lingkungan hidup, harus melakukan rekayasa teknik dan/atau rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup;
b. Semua perizinan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.","sanctions","Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
1. Teguran tertulis.
2. Pembekuan izin lingkungan.
3. Pencabutan izin lingkungan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE
NUMBER 14 OF 2013
CONCERNING
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI,

\n\n \n \n

Considering:

that a good and healthy environment is a fundamental right of every Indonesian citizen as mandated in Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the declining environmental quality has threatened the survival of humans and other living creatures, thus protection and management that is good, earnest and consistent by all stakeholders needs to be done;
that to provide legal certainty in preserving the environmental function in supporting sustainable development in Southeast Sulawesi Province, a strong legal basis regarding environmental protection and management needs to be provided;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3850d23-4eb0-4515-b077-1d1cbd9a9b4d","actionData","errors"]