[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d369bdca-5dfb-4161-b81e-76e46c7b27a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2016","number","9","year","2016","published_date","2016-11-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanggulangan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Bencana\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara\r\nbertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat\r\nSulawesi Tenggara dengan tujuan untuk \r\nmemberikan perlindungan terhadap kehidupan dan\r\npenghidupan termasuk penanggulangan bencana \r\ndalam rangka mewujudkan kesejahteraan\r\nmasyarakat; \r\nb. bahwa wilayah Sulawesi Tenggara memiliki kondisi\r\ngeografis, geologis, hidrologis dan demografis yang\r\nmemungkinkan terjadinya bencana baik yang\r\ndisebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam\r\nataupun faktor manusia; \r\nc. bahwa kejadian bencana dapat menyebabkan\r\ntimbulnya korban jiwa manusia, kerusakan\r\nlingkungan, kerugian harta benda, dan dampak\r\npsikologis, sehingga diperlukan pengaturan \r\npenanggulangan bencana secara terencana,\r\nterpadu, terkoordinasi, dan inklusif baik pada masa\r\npra bencana, tanggap darurat, maupun pasca\r\nbencana; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu\r\nmembentuk Peraturan - Daerah tentang \r\nPenanggulangan Bencana. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-\r\nUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan \r\nDaerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I\r\nSulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-\r\nUndang Nomor 4 7 Perpu Tahun 1960 ten tang \r\nPembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara -\r\nTengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara \r\nNomor 2687);\r\n3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang \r\nPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4723); \r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-\r\nUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan\r\nKedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5679);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 \r\ntentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008\r\nNomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia N omor 4828). \n Bab I Ketentuan Umum\r\nBab II Asas, Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup\r\nBab III Tanggung Jawab dan Wewenang\r\nBab IV Badan Penanggulangan Bencana Daerah\r\nBab V Ruang Lingkup\r\nBab VI Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\nBab VII Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah\r\nBab VIII Hak dan Kewajiban Masyarakat\r\nBab IX Peran Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan Lembaga Kemasyarakatan\r\nBab X Pendanaan Penanggulangan Bencana\r\nBab XII Pengawasan\r\nBab XIII Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi\r\nBab IX Penyelesaian Sengketa\r\nBab XV Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016. \n 36 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana, serta menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, dengan menghargai budaya lokal dan membangun partisipasi publik dan swasta.

\r\n

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, termasuk pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi, perlindungan dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana, dan pengalokasian dana yang memadai dalam APBD. Wewenang Pemerintah Daerah meliputi penetapan kebijakan, perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur penanggulangan bencana, pelaksanaan kerja sama, pengaturan penggunaan teknologi, perumusan kebijakan pencegahan penguasaan sumber daya alam yang berlebihan, dan pengendalian pengumpulan serta penyaluran dana atau barang.

\r\n

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) mengkoordinasikan penanggulangan bencana, dengan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan inklusif. Tugas BPBD mencakup perumusan pedoman dan kebijakan, penetapan standarisasi, penyusunan peta rawan bencana, prosedur tetap penanganan bencana, pelaksanaan penanggulangan bencana, pembentukan unit pelayanan disabilitas, koordinasi kegiatan, pelaporan kepada Gubernur, pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

\r\n

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra-bencana (perencanaan, pengurangan risiko, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, analisis risiko, penegakan tata ruang, pendidikan dan pelatihan, standar teknis), tahap tanggap darurat (pengkajian cepat, penentuan status darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan prasarana vital), dan tahap pasca-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

","transitional_provisions","sanctions","Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit ditemukan adanya penyimpangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE
NUMBER 9 OF 2016
CONCERNING
DISASTER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI,

Considering:

that the Government of Southeast Sulawesi Province is responsible for protecting all people of Southeast Sulawesi with the aim of providing protection for life and livelihood including disaster management in order to realize public welfare;
that the Southeast Sulawesi region has geographical, geological, hydrological and demographic conditions that allow for disasters caused by natural factors, non-natural factors or human factors;
that disaster events can cause casualties, environmental damage, property loss, and psychological impacts, so it is necessary to regulate disaster management in a planned, integrated, coordinated, and inclusive manner both in the pre-disaster, emergency response, and post-disaster phases;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d369bdca-5dfb-4161-b81e-76e46c7b27a4","actionData","errors"]