Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 05 Tahun 2006

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 1999 Tanggal 1 Pebruari 1999 tentang Pengaturan Rambu lalu Lintas di Jalan dalam Kota Pangkalpinang.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang ini mengatur tentang marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan dalam Kota Pangkalpinang. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup: 1. **Manajemen Lalu Lintas:** Penyelenggaraan rekayasa, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan marka jalan, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi. 2. **Jenis Marka Jalan:** Marka jalan dikelompokkan menjadi marka membujur, melintang, serong, lambang, dan lainnya. Setiap jenis marka memiliki fungsi spesifik, seperti larangan melintasi garis, mengarahkan lalu lintas, atau menyatakan batas berhenti. 3. **Jenis Rambu Lalu Lintas:** Rambu lalu lintas dikelompokkan menjadi rambu peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk. Setiap jenis rambu memiliki fungsi dan karakteristik visual yang berbeda. 4. **Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas:** Alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri dari lampu tiga warna (merah, kuning, hijau), lampu dua warna (merah, hijau), dan lampu satu warna (kuning atau merah). Setiap jenis lampu memiliki fungsi spesifik dalam mengatur lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki. 5. **Larangan:** Peraturan ini melarang tindakan yang dapat merusak atau mengubah arti marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagaimana yang telah diatur oleh Keputusan walkota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 1999 Tanggal 1 Pebruari 1999 tentang Pengaturan Rambu lalu Lintas di Jalan dalam Kota Pangkalpinang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 ayat 2 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-. 2. Tindak pidana yang mengakibatkan perusakan marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pemberi isyarat lalu lintas diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.