[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3564436-d43a-4315-a58a-9366a49977d4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":90,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2004","number","4","year","2004","published_date","2004-03-15","effective_date","2004-03-17","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Retribusi Pelayanan Administrasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2004/No.11 Seri C Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Administrasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa pelayanan administrasi yang diberikan Pemerintah Daerah merupakan \r\njasa yang memberi manfaat bagi orang pribadi atau badan yang berakibat\r\ntimbulnya pembebanan biaya; bahwa atas dasar pertimbangan huruf a, maka perlu adanya pengenaan retribusi kepada orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan administrasi; bahwa sehubungan hal tersebut huruf b, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah; \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, tata cara dan wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2004. \n 9 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi menetapkan retribusi atas jasa pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah bahwa pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan jasa yang memberikan manfaat bagi orang pribadi atau badan, sehingga menimbulkan pembebanan biaya.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Pelayanan Administrasi dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten. Objek retribusi meliputi pemberian surat keterangan/keputusan/rekomendasi/izin/legalisasi, surat perintah kerja (SPK), dan penerbitan dokumen tender. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan administrasi.
Golongan Retribusi: Retribusi Pelayanan Administrasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai dan jenis pelayanan administrasi.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan, nilai administrasi yang dilayani dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
Struktur dan Besarnya Tarif: Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, seperti rekomendasi/izin penelitian riset, penerbitan surat perintah kerja (SPK), rekomendasi permohonan izin prinsip, surat keputusan peruntukan tanah, perpanjangan SKHPTD, legalisir akte kelahiran, dan surat keterangan/rekomendasi.
Tata Cara dan Wilayah Pemungutan: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.
Saat Retribusi Terutang: Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tidak terutang atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Perda Kab. Magelang No. 8 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSH) atau Surat Angkut Kayu Milik (Sakm), Retribusi Pelayanan Administrasi, Pengelolaan dan Retribusi Penggunaan Jalan Kawasan Tambang Galian Golongan C Ruas Prebutan-Salamsari di Kabupaten Magelang, Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, Retribusi Izin Usaha Pariwisata, Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan, Retribusi Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan, Retribusi Izin Penggilingan Padi Di Kabupaten Magelang, Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan, dan Sebagian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Pemakaian Tanah Pengairan Atau Tanah Jalan Kabupaten Magelang, dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan Serta Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/348364/perda-kab-magelang-no-8-tahun-2012","69de968d-9d9c-48ad-995f-786f705fe1b9","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAGELANG REGENCY REGULATION
NUMBER 4 OF 2004
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR ADMINISTRATION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAGELANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the administration services provided by the Regional Government are
services that provide benefits to individuals or entities that result in
the incurrence of costs;
that based on the considerations in point a, it is necessary to impose a
local service charge on individuals or entities that have obtained
administration services;
that in connection with point b, it is necessary to regulate it by a Regional
Regulation.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency
Regions within the Province of Central Java (State Gazette of the Republic of Indonesia
Year 1950 Number 24, State Gazette of the Republic of Indonesia dated August 6, 1950)

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3564436-d43a-4315-a58a-9366a49977d4","actionData","errors"]