[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d355f728-8a18-4d33-94b7-10ddbe268f8b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-02-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur","place_of_enactment","Samarinda","theme","PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketenteraman - ketertiban umum - Pelindungan masyarakat - penyelenggaraan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD 2024/4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengatasi gangguan keamanan, gangguan ketenteraman, dan menjaga ketertiban umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah provinsi sesuai kewenangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2012; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 16 Tahun 2018; PP No. 28 Tahun 2018; Perpres No . 17 Tahun 2018; Permendagri No. 44 Tahun 2010; Permendagri No. 40 Tahun 2011; Permendagri No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubh dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permendagri No. 3 Tahun 2019; Permendagri No. 26 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021. \n 1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Ketenteramanan Masyarakat dan Ketertiban Umum; 3. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat; 4. Sistem Informasi; 5. Penguatan Kelembagaan Satpol PP Provinsi; 6. Peran Serta Masyarakat; 7. Penghargaan; 8. Pembinaan; 9. Pelaporan; 10. Pendanaan; 11. Sanksi Administratif; 12. Ketentuan Penyidikan; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Penutup \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2024. \n 39 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui situasi yang aman dan tertib, serta untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menumbuhkan disiplin. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk penanganan gangguan ketertiban umum yang melibatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan pihak terkait. Satpol PP Provinsi memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang meliputi deteksi dini, pembinaan, patroli, pengamanan, penertiban, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Peraturan ini juga mengatur larangan-larangan terkait ketertiban di berbagai bidang, seperti jalan, sungai, lingkungan, pendidikan, perizinan, sosial, kesehatan, barang milik daerah, kawasan tanpa rokok, kehutanan, pajak dan retribusi daerah, serta keadaan bencana. Selain itu, diatur pula mengenai penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas), sistem informasi, penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi, peran serta masyarakat, pemberian penghargaan, pembinaan, pelaporan, dan pendanaan.","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang, lembaga atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, penghentian sementara pelayanan umum, pemulihan fungsi ruang, penutupan lokasi, denda administratif, pembongkaran, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF EAST KALIMANTAN
NUMBER 4 OF 2024
ON
ORGANIZATION OF PUBLIC PEACE AND ORDER AS WELL AS
COMMUNITY PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to create a safe, peaceful, and orderly
situation and condition in order to realize
community welfare, it is necessary to make efforts to organize
Regional government in overcoming disturbances
security, disturbances of peace, and maintaining
public order;
that based on the provisions of Article 12 paragraph (1) letter e
Law Number 23 of 2014 on
Regional Government, government affairs in the field of
peace, public order, and protection
the public is a mandatory government affair that
related to basic services that are implemented
the Province region according to its authority;
that based on the considerations as intended
in letters a, and b, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d355f728-8a18-4d33-94b7-10ddbe268f8b","actionData","errors"]