[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d354ab36-bcc8-4d78-b216-cb2298b30f32","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika","short_title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2018","number","8","year","2018","published_date","2018-12-31","effective_date","2019-01-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam","place_of_enactment","Banda Aceh","theme","Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Narkotika
2018
Qanun NO. 8, Lembaran Aceh No. 5/2019
Qanun TENTANG Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
ABSTRAK:	\n \n Penyalahgunaan narkotika menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan baik individu, keluarga, masyarakat bahkan negara serta membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa, negara, dan agama; Penyalahgunaan narkotika di Aceh sebagaimana daerah lain di Indonesia sangat tinggi dan telah meluas sampai wilayah perkampungan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan penyalahgunaan secara sitematis, terstruktur, efektif, dan efisien; Berdasarkan peraturan perundang-undangan Pemerintah Aceh bertanggung jawab melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan semua komponen masyarakat serta menyusun Qanun Aceh mengenai narkotika; Pendanaan penyelenggaraan ketentuan wajib lapor oleh Pemerintah Aceh dan pendanaan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang tidak mampu, menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Qanun Aceh tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. \n Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945, UU No. 24 tahun 1956, UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 35 tahun 2009, UU No. 36 tahun 2009, UU No. 9 tahun 2015, PP No. 25 tahun 2011, dan PP No. 40 Tahun 2013. \n Peraturan ini berisi tentang : Ketentuan Umum; Tugas dan Wewenang Pemerintah Aceh; Antisipasi Dini; Pencegahan; Penanganan dan Rehabilitasi; Pembiayaan; Peran Serta Masyarakat; Kemitraan dan Jejaring Kerja; Kerjasama; Sanksi Administratif; Penghargaan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019. \n 32 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bertujuan untuk melindungi masyarakat Aceh dari penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika. Pemerintah Aceh bertugas memberikan layanan informasi dan edukasi tentang bahaya narkotika, melakukan koordinasi lintas lembaga, memfasilitasi rehabilitasi medis dan sosial, serta melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan narkotika. Upaya pencegahan dilakukan melalui penyebaran informasi, edukasi di lembaga pendidikan, peningkatan peran aktif masyarakat, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan narkotika. Qanun ini mengatur peran keluarga, lembaga pendidikan, Perangkat Aceh dan DPRA, masyarakat, tempat/rumah kos dan rumah sewa, hotel/penginapan, tempat hiburan dan tempat usaha, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha swasta, media massa, dan tokoh agama dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Qanun ini juga mengatur upaya khusus bagi pengguna pemula narkotika, penanganan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, pembiayaan, peran serta masyarakat, kemitraan dan jejaring kerja, kerjasama, sanksi administratif, dan penghargaan.","transitional_provisions","sanctions","1. Gubernur dapat memberikan sanksi administrasi terhadap Lembaga Pendidikan, pemilik/penanggung jawab Tempat/Rumah Kos dan Rumah Sewa, pemilik/penanggung jawab Hotel/Penginapan, tempat hiburan, dan tempat usaha, serta badan usaha milik negara/daerah/swasta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administrasi, paksaan pemerintahan, uang paksa, pembekuan izin, atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN ACEH
NUMBER 8 OF 2018
CONCERNING
FACILITATION OF NARCOTICS ABUSE PREVENTION

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

GOVERNOR OF ACEH,

\n\n \n \n

Considering:

that narcotics abuse causes dependence that is very detrimental to individuals, families, communities and even the state, and endangers the development of human resources and threatens the life of the nation, state and religion;
that narcotics abuse in Aceh, as in other regions in Indonesia, is very high and has spread to village areas, so it is necessary to make systematic, structured, effective and efficient efforts to prevent abuse;
that based on laws and regulations, the Aceh Government is responsible for protecting and improving the quality of life of the community through facilitating the prevention of narcotics abuse, by involving all

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d354ab36-bcc8-4d78-b216-cb2298b30f32","actionData","errors"]