[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d34e010c-51a9-4d26-84e9-8993f56cf585","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Perijinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2007","number","4","year","2007","published_date","2007-05-02","effective_date","2007-05-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Retribusi Perijinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PERIJINAN SARANA DAN TENAGA BIDANG KESEHATAN
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2007/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perijinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian \r\nterhadap perizinan sarana dan tenaga di bidang kesehatan agar \r\noptimal dalam memberikan pelayanan maka perlu ditetapkan \r\nretribusi; bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun \r\n2004 tentang Praktik Kedokteran, maka Peraturan Daerah Kota \r\nSurakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Bidang \r\nKesehatan perlu disesuaikan; bahwa sehubungan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu \r\nditetapkan peraturan daerah tentang perizinan Sarana dan Tenaga \r\nBidang Kesehatan; \n Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983; Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 3 Tahun \r\n1988 ; Peraturan daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 14 Tahun 1998 ; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi, Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Dan Kadaluarsa Penagihan; Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Penyidikan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2007. \n Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2003 dicabut. \n 26 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Surakarta ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Sarana dan Tenaga Bidang Kesehatan. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perizinan sarana dan tenaga di bidang kesehatan agar optimal dalam memberikan pelayanan, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Obyek Retribusi:** Pemberian perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan, mencakup izin penyelenggaraan sarana kesehatan (Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, dll.), izin praktik tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, dll.), izin kerja tenaga kesehatan (apoteker, asisten apoteker, dll.), rekomendasi (Rumah Sakit, Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Laik Sehat), dan sertifikat (Industri Rumah Tangga Pangan).\n2. **Subyek Retribusi:** Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan.\n3. **Tarif Retribusi:** Ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah, dengan pengecualian untuk kegiatan sosial bersifat insidentil oleh kelompok keagamaan dan apotik rakyat.\n4. **Tata Cara Pemungutan:** Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n5. **Pembayaran dan Penagihan:** Diatur mengenai tanda bukti pembayaran, surat teguran, dan jangka waktu pembayaran.\n6. **Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi:** Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi dan aspek keadilan.\n7. **Pembinaan dan Pengawasan:** Penyelenggaraan sarana bidang kesehatan wajib membuat catatan medik dan laporan bulanan kepada Dinas Kesehatan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan memenuhi aturan medik yang ditentukan.","transitional_provisions","1. Perizinan sarana dan tenaga Bidang Kesehatan yang telah dimiliki oleh orang atau Badan Hukum sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini sudah harus menyesuaikan.\n2. Ketentuan pengaturan tentang Salon Rias dan Tempat Kesegaran Jasmani atau Fitness Centre sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Bidang Kesehatan beserta aturan pelaksanaannya, dinyatakan tetap berlaku dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.","sanctions","1. Keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan bunga 2% per bulan, maksimal 6 bulan.\n2. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai peringatan tertulis hingga pencabutan izin.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2003","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SURAKARTA CITY
YEAR 2007 NUMBER 4

GOVERNMENT OF SURAKARTA CITY
REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 4 OF 2007
CONCERNING
FEES FOR LICENSING OF FACILITIES AND
PERSONNEL IN THE HEALTH SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA

Considering:

that in order to foster, supervise, and control the licensing of facilities and personnel in the health sector to optimize service delivery, it is necessary to establish fees;
that with the enactment of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, Regional Regulation of Surakarta City Number 10 of 2003 concerning Licensing in the Health Sector needs to be adjusted;
that in connection with letters a and b above, it is necessary to establish a regional regulation concerning the licensing of Facilities and Personnel in the Health Sector;

In View of:

Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment of Large City Regions within the Province of East

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d34e010c-51a9-4d26-84e9-8993f56cf585","actionData","errors"]