[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d34ab60f-fed5-4a8d-bf33-14281f91de05","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-02-26","effective_date","2024-02-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

infrastruktur
2024
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 6, BN.2024 (144)/16 hlm
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Standar Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025, perlu pengaturan mengenai standar infrastruktur\r\npengelolaan kawasan konservasi;\r\nb.\tbahwa standar infrastruktur pengelolaan kawasan konservasi diperlukan bagi satuan unit organisasi pengelola untuk mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\tdalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5\r\nTahun 2024 \r\n\r\n \n Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, infrastruktur di kawasan konservasi, kebutuhan infrastruktur di kawasan konservasi dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2024. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang standar infrastruktur pengelolaan kawasan konservasi. Latar belakangnya adalah kebutuhan untuk mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyediakan standar infrastruktur yang diperlukan oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) dalam mencapai tujuan pengelolaan kawasan konservasi, yang meliputi pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup jenis-jenis infrastruktur yang diperlukan di kawasan konservasi, seperti infrastruktur mobilitas (Kendaraan Dinas dan Kapal bermesin), pemantauan target konservasi (peralatan survei dan monitoring, peralatan selam dasar, sarana komunikasi, sistem pemosisi global, kamera bawah air, pesawat udara tanpa awak, Kapal, dan penanda biota laut), informasi (papan informasi, pusat informasi, sarana komunikasi, dan perangkat multimedia), rehabilitasi (fasilitas pembibitan, pengembangbiakan, relokasi dan karantina, pemeliharaan ikan, penyelamatan mamalia atau ikan terdampar, dan pengukuran kualitas lingkungan), keselamatan (peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan, pelampung, sarana komunikasi, alat pemadam kebakaran, dan alat perlindungan diri), penanda di Kawasan Konservasi (papan informasi, penanda keberadaan Kawasan Konservasi di darat dan di laut), tambat Kapal (dermaga, titik labuh, dan tambat labuh), laboratorium konservasi (alat pengukur kualitas air dan alat pengukur kandungan karbon), pelayanan masyarakat (gerai atau pos pelayanan, mebel, dan tempat penampungan atau perlindungan sementara), pameran koleksi (ruang pameran, peralatan preservasi, dan ruang koleksi spesimen), peningkatan kapasitas masyarakat (fasilitas penyelenggaraan pelatihan dan peta potensi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat), basis data Kawasan Konservasi (sistem manajemen basis data konservasi dan sistem monitoring dan pengendalian Kawasan Konservasi), pengolah data (alat pengolah data dan perangkat lunak pengolah data), perkantoran (kantor dan fasilitas perkantoran), dan pengawasan (kamera, teropong, pos jaga, menara pengawas, dan kapal pengawas).

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang penentuan kebutuhan infrastruktur berdasarkan karakteristik Kawasan Konservasi (biofisik serta sosial, ekonomi, dan budaya) dan target konservasi (keanekaragaman hayati, sumber daya ikan dan habitatnya, dan/atau situs budaya tradisional). SUOP bertugas menyusun dokumen kebutuhan infrastruktur dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal, yang kemudian melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil penilaian ini menjadi dasar bagi Direktur Jenderal untuk menyampaikan usulan kebutuhan infrastruktur kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, yang selanjutnya menetapkan kebutuhan infrastruktur di Kawasan Konservasi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2024
CONCERNING
INFRASTRUCTURE STANDARDS FOR MANAGEMENT OF AQUATIC CONSERVATION AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Presidential Regulation Number 56 of 2019 concerning the National Action Plan for Integrated Management of National Parks and National Aquatic Conservation Areas for 2018-2025, it is necessary to regulate infrastructure standards for management of aquatic conservation areas;
that infrastructure standards for management of aquatic conservation areas are required for management organizational units to support the effectiveness of aquatic conservation area management;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d34ab60f-fed5-4a8d-bf33-14281f91de05","actionData","errors"]