[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d33e61c1-ce86-4b0c-b8b8-60ee78c3adb2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2025","number","7","year","2025","published_date","2025-03-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat","place_of_enactment","Salak","theme","Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN-PENERAPAN-SISTEM-INFORMASI-KEARSIPAN-DINAMIS-TERINTEGRASI
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2025 NOMOR 7
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Arsip Dinamis harus menerapkan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;\r\nbahwa pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, efektifitas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis, serta untuk mendukung terselenggaranya sistem Pemerintahan berbasis elektronik; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No 9 Thn 2003; UU No 43 Thn 2009; UU No 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Thn 2015; UU No 23 Thn 2014; UU No 30 Thn 2014; PP No 28 Thn 2012; Permendagri No 78 Thn 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 135 Thn 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional No 19 Thn 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No 9 Thn 2018; Perda No 13 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Thn 2020; Perbup No 27 Thn 2022 \n Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2025. \n 12 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.\n2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah/unit Kerja dalam pelaksanaan SRIKANDI, yang bertujuan untuk mendukung percepatan pelaksanaan Sistem SRIKANDI, mewujudkan kemudahan, efektivitas serta tertip Administrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan menetapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pelancaran penyelenggaraan kearsipan dinamis secara elektronik antar Perangkat Daerah /unit kerja.

Ketentuan substansial mencakup penggunaan SRIKANDI untuk keperluan surat-menyurat yang bersifat eksternal di lingkungan Pemerintah Daerah, sementara surat-menyurat internal tetap menggunakan aplikasi ESADA.

Peraturan ini mengatur berbagai sumber daya kearsipan yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sumber daya yang dibutuhkan sebagai persyaratan untuk menerapkan SRIKANDI sebagai berikut: Infrastruktur, Suprastruktur

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF РАКРАК ВHARAT
THE PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGULATION OF THE REGENT OF РАКРАК BHARAT
NUMBER 7 OF 2025
on
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED
DYNAMIC ARCHIVAL INFORMATION SYSTEM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PAKPAK BHARAT,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that based on the provisions of Article 2 of the Regulation of the Head of
National Archives Number 4 of 2021 on Guidelines
Implementation of Dynamic Archival Information System
Integrated, the Regional Government in the management of
Dynamic Archives must implement an integrated dynamic
archival information system;
that guidelines for the implementation of archival information systems
integrated dynamics are needed in an effort to provide
convenience, order, certainty, effectiveness
implementation of dynamic archival information systems,
and to support the implementation of the system
Electronic-based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d33e61c1-ce86-4b0c-b8b8-60ee78c3adb2","actionData","errors"]