[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d325fb58-7fc3-4445-b372-63d37fbf71a7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang INOVASI DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-10-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kayong Utara","place_of_enactment","Sukadana","theme","INOVASI DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

INOVASI DAERAH
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2024/NO.5, LL Kab. Kayong Utara: 17 HLM
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG INOVASI DAERAH\r\n\r\n
ABSTRAK:	\n \n Menimbang :\r\na. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu didukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai Inovasi Daerah;\r\nb. bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan Inovasi Daerah diperlukan sarana dan prasarana yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi, yakni semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah; \n Mengingat :\r\n\r\nPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);\r\n\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);\r\n\r\nPeraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380). \n Materi Pokok\r\nPeraturan ini mengatur peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui inovasi, termasuk:\r\n\r\nDefinisi istilah seperti Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, DPRD, Perangkat Daerah, dan ASN.\r\nTujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi daerah yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi.\r\nJenis inovasi meliputi pembaharuan dalam kebijakan, program, kegiatan, pelayanan, dan pengelolaan sumber daya.\r\nPrinsip inovasi: Efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.\r\nPembentukan Unit Inovasi Daerah (UID) di bawah Bupati untuk merumuskan, mengkoordinasikan, dan memantau inovasi.\r\nTugas UID meliputi identifikasi kebutuhan, pengembangan inovasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan.\r\nPendanaan dari APBD, hibah, dan sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.\r\nPenghargaan dan insentif bagi inovator berprestasi.\r\nPengawasan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.\r\nSanksi administratif untuk pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2024. \n Tidak ada \n Peraturan ini mengatur secara rinci pembentukan, tugas, pendanaan, penghargaan, pengawasan, dan sanksi terkait pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Kayong Utara untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Kayong Utara. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\r\n\r\n

Sasaran Inovasi Daerah: Mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan efektivitas pelayanan publik, kinerja perangkat daerah, dan daya saing daerah.
Bentuk Inovasi Daerah: Inovasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi lainnya sesuai kewenangan daerah.
Kriteria Inovasi Daerah: Mengandung pembaharuan, memberi manfaat, tidak membebani masyarakat, sesuai kewenangan daerah, dan dapat direplikasi.
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah: Usulan dapat berasal dari Bupati, anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, dan masyarakat. Proses pengusulan melibatkan penyusunan proposal, pembahasan oleh tim independen atau rapat paripurna DPRD, evaluasi oleh Perangkat Daerah terkait, dan penetapan oleh Bupati.
Uji Coba Inovasi Daerah: Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditugaskan, dengan tata laksana yang dapat berbeda dari peraturan perundang-undangan selama tidak membahayakan.
Penerapan Inovasi Daerah: Ditetapkan dengan Peraturan Daerah jika membebani masyarakat atau anggaran daerah, atau dengan Peraturan Bupati jika berkaitan dengan tata laksana internal.
Pendanaan: Dianggarkan dalam APBD.
Gerakan Satu Instansi Satu Inovasi: Perangkat Daerah diharapkan mengusulkan minimal satu inovasi setiap tahun melalui kompetisi.

","transitional_provisions","1. Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[109],{"_110":111,"_112":113},"text","Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 tentang INOVASI DAERAH","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH KAYONG
WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF KAYONG UTARA REGENCY
NUMBER 5 OF 2024
CONCERNING
REGIONAL INNOVATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH KAYONG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the welfare of the community, it is necessary to support the improvement of Government administration through various Regional Innovations;
that to create and improve Regional Innovation, integrated, coordinated and integrated facilities and infrastructure are needed;
that based on the provisions of Article 386 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which affirms that in order to improve the performance of Regional Government administration, Regional Governments can carry out Innovation, namely all forms of renewal in the implementation of Regional Government;
that based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d325fb58-7fc3-4445-b372-63d37fbf71a7","actionData","errors"]