[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d30d411f-e8ce-4933-90ed-0c1ed0b0cd81","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PARKIR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-09-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nunukan","place_of_enactment","Nunukan","theme","PENYELENGGARAAN PARKIR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PARKIR
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Tahun 2018 / No.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR
ABSTRAK:	\n \n Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perparkiran serta untuk\r\nmewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan\r\nperparkiran di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu. Dan penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan untuk merancang terhadap kebutuhan dan pelayanan ruang parkir yang tepat sehingga pengelolaan perparkiran dapat\r\nberjalan secara efektif dan efisien. Yang esuai ketentuan dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, bahwa penetapan lokasi dan Pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nNunukan tentang Penyelengaraan Parkir. \n Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang\r\nPerubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. \n Peraturan ini menetapkan aturan mengenai cara penyelenggaraan parkir di wilayah Kabupaten Nunukan, termasuk penyediaan fasilitas parkir dan pengelolaannya. Mengatur persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan izin sebagai pengelola parkir, baik untuk parkir di jalan umum maupun di tempat-tempat tertentu seperti pusat perbelanjaan atau fasilitas umum. Mengklasifikasikan jenis-jenis parkir, seperti parkir on-street (di jalan raya) dan off-street (di area parkir khusus), serta menetapkan zona atau area parkir tertentu jika diperlukan. Menentukan tarif parkir yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa parkir. Mengatur tindakan yang dapat diambil terhadap pelanggaran terkait parkir, termasuk sanksi administratif, sanksi pidana dan prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan parkir. Menetapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melakukan penataan untuk mencegah kemacetan dan meningkatkan efisiensi parkir. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018. \n 16 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan parkir di Kabupaten Nunukan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu, serta untuk mewujudkan tertib lalu lintas dan angkutan jalan.

Ketentuan Substansial:

Penyelenggaraan parkir dapat dilaksanakan di dalam dan di luar ruang milik jalan. Penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, atau perorangan. Setiap bangunan umum wajib dilengkapi tempat parkir sesuai kebutuhan SRP (Satuan Ruang Parkir). Penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kota berdasarkan kawasan/zona pengendalian parkir yang ditetapkan oleh Bupati.

Penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir khusus untuk penyandang disabilitas, orang lanjut usia, ibu hamil, dan sepeda. Penyelenggara parkir juga dapat menyediakan fasilitas parkir valet.

Setiap badan usaha atau perorangan yang akan menyelenggarakan parkir di luar ruang milik jalan wajib mendapatkan izin dari Bupati. Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan, dan menertibkan lalu lintas di tempat parkir. Penyelenggara parkir juga wajib menyediakan karcis sebagai bukti pembayaran penggunaan SRP.

Pengguna tempat parkir wajib membayar atas pemakaian SRP dan mematuhi rambu parkir serta ketentuan parkir lainnya. Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan petugas parkir yang memakai pakaian seragam dan tanda pengenal.

Tarif layanan parkir ditetapkan berdasarkan zona parkir, jenis kendaraan, dan jam penggunaan SRP. Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor merupakan objek pajak parkir.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan (5), Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai peraturan perundang-undangan.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF NUNUKAN
NORTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NUNUKAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2018
CONCERNING
PARKING MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NUNUKAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to improve public services in the field of parking and to realize order, security and smooth traffic, the implementation of parking in the Region needs to be carried out in a planned and integrated manner;
that the implementation of parking is carried out to design appropriate parking space needs and services so that parking management can run effectively and efficiently;
that according to the provisions in Article 44 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the determination of locations and construction of public parking facilities is carried out by the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d30d411f-e8ce-4933-90ed-0c1ed0b0cd81","actionData","errors"]