[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d30b61ab-8416-4191-a289-163e147df244","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_125":126},"title","Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023","number","21","year","2023","published_date","2023-10-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e1becf20-3af7-4f3f-9e18-09cf2e87ed96","Ibu Kota Nusantara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Ibu Kota Negara - IKN
2023
Undang-undang (UU) NO. 21, LN 2023 (142), TLN (6898): 26 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
ABSTRAK:	\n \n Untuk memberikan kepastian hukum percepatan proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan lbu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang lbu Kota Negara. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2022. \n UU ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dan/atau penjelasan dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Perubahan yang diatur dalam UU ini antara lain mengenai luas wilayah daratan dan lautan, kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara, penataan ruang Ibu Kota Negara, pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja, dan lain-lain. Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan kewenangan khusus atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan absolut. Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari: a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b) Anggaran Pendapatan dan Belanja lbu Kota Nusantara; dan/atau c) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023. \n UU ini mengubah UU Nomor 3 Tahun 2022. \n Lampiran file: 56 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 26, penjelasan hlm 27 sd 55, lampiran hlm 56) \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini merupakan peraturan baru yang menetapkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

","scope_and_parties","policy_content","

Persyaratan untuk Melakukan Kegiatan: 1) Otorita Ibu Kota Nusantara harus menyusun rencana kerja dan anggaran yang sesuai dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. 2) Kegiatan harus melibatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. 3) Pengelolaan keuangan daerah khusus harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penambahan Ketentuan Baru: 1) Penetapan tanah dan pengelolaan barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara. 2) Peraturan mengenai pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara. 3) Ketentuan tentang insentif bagi pengusaha perumahan yang melakukan pembangunan di Ibu Kota Nusantara.

Penghapusan Ketentuan Lama: 1) Beberapa ketentuan dari Undang-Undang sebelumnya yang dinyatakan tidak berlaku. 2) Mekanisme belanja kepada Otorita Ibu Kota Nusantara yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini berubah menjadi mekanisme transfer. 3) Ketentuan mengenai pengelolaan barang milik daerah yang ada di Ibu Kota Nusantara dihapus dan diganti dengan barang milik Otorita.

Perubahan Ketentuan Lama: 1) Terdapat perubahan substansi mengenai kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam bidang perizinan dan investasi. 2) Struktur batas wilayah Ibu Kota Nusantara yang lebih terperinci. 3) Prosedur untuk menyusun dan mengelola anggaran oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

","transitional_provisions","

Ketentuan peralihan menyatakan bahwa: 1) Seluruh ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku. 2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tetap berlaku jika tidak bertentangan dan harus disesuaikan dalam waktu dua bulan. 3) Otorita Ibu Kota Nusantara yang baru dapat mengangkat pejabat tanpa status pegawai negeri sipil sesuai kebutuhan dan struktur organisasi yang ditetapkan.

","sanctions","

Tidak ada ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan ini. Namun, pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dapat mengakibatkan penyitaan barang milik negara atau denda sesuai dengan hukum yang berlaku.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/198400/uu-no-3-tahun-2022","8aa6b240-37e9-4a11-a229-9f5ac8fba3ae","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[119],{"_120":121,"_104":122,"_123":124},"nomor_putusan","185/PUU-XXII/2024","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/206/putusan_mkri_%20185_PUU-XXII_2024.pdf","teks","1).\tPasal 16A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna usaha, diberikan hak, paling 318 lama 35 (tiga puluh lima) tahun; perpanjangan hak, paling lama 25 (dua puluh lima) tahun; dan pembaruan hak, paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi”. \r\n2).\tPasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna bangunan, diberikan hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun; perpanjangan hak, paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan pembaruan hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi”. \r\n3).\tPasal 16A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak pakai, diberikan hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun; perpanjangan hak, paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan pembaruan hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi”. \r\n4.\tPenjelasan Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 319 Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY

\n\n

REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 21 OF 2023

ON

AMENDMENTS TO LAW NUMBER 3 OF 2022

ON THE CAPITAL CITY

\n\n

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=d30b61ab-8416-4191-a289-163e147df244","actionData","errors"]