Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain sebelumnya. (-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan penyakit menular TBC, Kusta dan HIV-AIDS, meningkatkan kualitas hidup penderita, mengurangi dampak sosial ekonomi, menyediakan informasi, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan kemitraan, dan meningkatkan kegiatan sosialisasi.

Ketentuan Substansial:

Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular:

• Upaya pencegahan dan penanggulangan diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, dan sektor terkait berdasarkan kemitraan.
• Memperhatikan populasi rentan dan risiko tinggi serta tidak diskriminatif.
• Menghormati harkat, martabat, dan kesetaraan gender.

Promotif:

• Ditujukan untuk meningkatkan komitmen pengambil kebijakan, keterpaduan program, dan pemberdayaan masyarakat.
• Promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan menghilangkan stigma.
• Dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan.

Preventif:

• Dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
• Merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan.
• Tanggung jawab bersama antara masyarakat, Pemerintah Daerah, dan sektor terkait.
• Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk vaksinasi, skrining, dan program pengurangan dampak buruk.

Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan:

• Tes HIV untuk surveilans dan skrining dilakukan secara unlinked anonymous.
• Tes HIV untuk pengobatan, dukungan, dan pencegahan penularan dari ibu ke bayi dilakukan melalui konseling sebelum dan sesudah tes.
• Pasien TBC, ibu hamil, dan orang berisiko tinggi wajib diperiksa HIV.

Kuratif:

• Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular, termasuk penyediaan obat dan alat kesehatan.
• Tindakan pengobatan dimulai setelah seseorang dinyatakan positif TBC, Kusta, dan HIV-AIDS.
• Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.

Perawatan dan Dukungan:

• Perawatan dilakukan melalui pendekatan klinis, agama, keluarga, dan masyarakat.
• Dukungan dilakukan dengan pemberdayaan penderita melalui berbagai kegiatan.

(-)

1. Pelanggaran terhadap Pasal 30 dan Pasal 31 dapat dikenakan sanksi administrasi. 2. Sanksi administrasi meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan sementara izin profesi, dan/atau penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.