[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2fca69f-bb9e-45f8-98e4-64531891dc6a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TUBERKULOSIS, KUSTA DAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS - ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-05-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman","place_of_enactment","Parit Malintang","theme","PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TUBERKULOSIS, KUSTA DAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS - ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kesehatan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TUBERKULOSIS, KUSTA DAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS - ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME \r\n\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa kasus Tuberkulosis, Kusta dan HIV-AIDS di\r\nKabupaten Padang Pariaman menunjukkan\r\nperkembangan yang meningkat dan meluas sehingga\r\nperlu penanganan, pencegahan dan penanggulangan\r\npenyakit secara optimal; \r\nbahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam\r\npencegahan dan penanggulangan penyakit menular\r\nTuberkulosis, Kusta dan HIV-AIDS di Kabupaten\r\nPadang Pariaman perlu diatur dalam peraturan\r\ndaerah; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan\r\ndan Penanggulangan Penyakit Menular Tuberkulosis,\r\nKusta dan Human Immunodeficiency Virus-Acquired\r\nImmuno Deficiency Syndrome; \n Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 \n PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TUBERKULOSIS, KUSTA DAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS - ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT:\r\n1. KETENTUAN UMUM\r\n2. PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR \r\n3. PERAN MASYARAKAT \r\n4. KEWAJIBAN DAN LARANGAN\r\n5. PEMBINAAN,KOORDINASI DAN PENGAWASAN \r\n6. PEMBIAYAAN \r\n7. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021. \n 26 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain sebelumnya.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan penyakit menular TBC, Kusta dan HIV-AIDS, meningkatkan kualitas hidup penderita, mengurangi dampak sosial ekonomi, menyediakan informasi, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan kemitraan, dan meningkatkan kegiatan sosialisasi.

Ketentuan Substansial:

Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular:

Upaya pencegahan dan penanggulangan diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, dan sektor terkait berdasarkan kemitraan.
Memperhatikan populasi rentan dan risiko tinggi serta tidak diskriminatif.
Menghormati harkat, martabat, dan kesetaraan gender.

Promotif:

Ditujukan untuk meningkatkan komitmen pengambil kebijakan, keterpaduan program, dan pemberdayaan masyarakat.
Promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan menghilangkan stigma.
Dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan.

Preventif:

Dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
Merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan.
Tanggung jawab bersama antara masyarakat, Pemerintah Daerah, dan sektor terkait.
Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk vaksinasi, skrining, dan program pengurangan dampak buruk.

Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan:

Tes HIV untuk surveilans dan skrining dilakukan secara unlinked anonymous.
Tes HIV untuk pengobatan, dukungan, dan pencegahan penularan dari ibu ke bayi dilakukan melalui konseling sebelum dan sesudah tes.
Pasien TBC, ibu hamil, dan orang berisiko tinggi wajib diperiksa HIV.

Kuratif:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular, termasuk penyediaan obat dan alat kesehatan.
Tindakan pengobatan dimulai setelah seseorang dinyatakan positif TBC, Kusta, dan HIV-AIDS.
Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.

Perawatan dan Dukungan:

Perawatan dilakukan melalui pendekatan klinis, agama, keluarga, dan masyarakat.
Dukungan dilakukan dengan pemberdayaan penderita melalui berbagai kegiatan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 30 dan Pasal 31 dapat dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan sementara izin profesi, dan/atau penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PADANG PARIAMAN
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PADANG PARIAMAN REGENCY
NUMBER 4 OF 2021

ABOUT

PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS DISEASES
TUBERCULOSIS, LEPROSY AND HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS -
ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PADANG PARIAMAN,

\n\n \n \n

Considering:

that cases of Tuberculosis, Leprosy and HIV-AIDS in Padang Pariaman Regency show increasing and widespread developments, so it is necessary to handle, prevent and control the disease optimally;
that to ensure legal certainty in the prevention and control of infectious diseases Tuberculosis, Leprosy and HIV-AIDS in Padang Pariaman Regency, it needs to be regulated in a regional regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Prevention and Control of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2fca69f-bb9e-45f8-98e4-64531891dc6a","actionData","errors"]