[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2f82892-0cf2-44fb-8afb-de89535482fa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006","number","17","year","2006","published_date","2006-10-20","effective_date","2006-10-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Keuangan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangan-desa
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2006/No.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keuangan Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk optimalisasi sumber pendapatan dan tertib pengelolaan\r\nkeuangan Desa, perlu adanya pengaturan keuangan desa ;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor\r\n32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur ketentuan mengenai\r\nKeuangan Desa ;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. \n Peraturan ini mengatur tentang semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai\r\ndengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang\r\ndapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan\r\nkewajiban. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2006. \n Mencabut :\r\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber\r\nPendapatan Desa; dan\r\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2000 tentang\r\nPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai\r\npelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang keuangan desa di Kabupaten Kudus. Latar belakangnya adalah untuk optimalisasi sumber pendapatan dan ketertiban pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur sumber dan jenis pendapatan desa, yang meliputi pendapatan asli desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Selanjutnya, diatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Rancangan APBDes dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan dievaluasi oleh Bupati.

Pengelolaan keuangan desa menjadi kewenangan Kepala Desa, yang dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada perangkat desa. Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi. Pengawasan terhadap keuangan desa dilakukan oleh Bupati. Pertanggungjawaban keuangan desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD dalam musyawarah BPD, serta kepada masyarakat desa.

","transitional_provisions","1. Terhadap sumber pendapatan yang ada di desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti, dikelola dan merupakan sumber pendapatan desa.\n2. Sumber pendapatan desa yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten diatur lebih lanjut oleh Bupati.","sanctions","Pelanggaran terhadap keuangan desa dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[97,102],{"_98":99,"_100":101},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa","link","",{"_98":103,"_100":101},"Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KUDUS REGENCY GOVERNMENT
KUDUS REGENCY REGULATION
NUMBER 17 OF 2006
ON
VILLAGE FINANCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUDUS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that for the optimization of income sources and orderly management of Village finances, it is necessary to have village financial regulations;
that to implement the provisions of Article 216 of Law Number 32 of 2004 on Regional Government and Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, it is necessary to regulate the provisions regarding Village Finance;
that based on the considerations as mentioned above, it is necessary to form a Regional Regulation on Village Finance;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province;
Law Number 18 of 1997 concerning Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2f82892-0cf2-44fb-8afb-de89535482fa","actionData","errors"]