[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2f2410d-3abb-4610-8a36-8d267de24d2d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pendapatan dari Layanan Keolahragaan","short_title","Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-05-06","effective_date","2024-05-08","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e41fea15-fcb9-4ba8-a4c7-e056ecf4d992","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga","short_name","Permenpora","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Kementerian Pemuda dan Olahraga","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Pendapatan dari Layanan Keolahragaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - PENDAPATAN - LAYANAN - KEOLAHRAGAAN
2024
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga NO. 6, BN 2024 (244); 9 hlm
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga TENTANG Pengelolaan Pendapatan dari Layanan Keolahragaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diperoleh dari layanan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pendapatan daerah \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 9 Tahun 2018; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2007; Perpres Nmor 106 Tahun 2020; PMK Nomor 129/PMK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 202/PMK.05/2022; Permenpora Nmor 22 Tahun 2017; Permenpora Nomor 8 Tahun 2022 \n Peraturan Menteri ini mengatur mengenai mekanisme pengelolaan pendapatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari Layanan Keolahragaan meliputi:\r\na. sumber pendapatan;\r\nb. pengelolaan pendapatan melalui kemitraan;\r\nc. pemanfaatan pendapatan;\r\nd. pembinaan pengelolaan pendapatan;\r\ne. pemantauan dan evaluasi; dan\r\nf. pelaporan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2024. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur pengelolaan pendapatan dari layanan keolahragaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pendapatan daerah. Pendapatan ini bersumber dari sponsor, hibah, tiket, penyewaan prasarana, jual beli sarana olahraga, sport labelling, iklan, hak siar, promosi, sumbangan badan usaha, dan sumber lain yang sah.

Pengelolaan pendapatan dilakukan oleh penyelenggara kegiatan olahraga yang dapat bermitra dengan badan layanan umum LPDUK berdasarkan perjanjian kerja sama. Tarif layanan dikenakan dalam pengelolaan pendapatan yang dikerjasamakan. Pendapatan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kompetisi, ekshibisi, festival olahraga, dan pengembangan kompetensi tenaga keolahragaan, termasuk pembayaran honorarium, pengadaan barang/jasa, penyediaan kontra prestasi, pelatihan, keagenan, dan inisiasi proyek bersama.

Sisa dana dapat digunakan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga, seperti peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan melalui workshop, seminar, pelatihan, konferensi, dan sertifikasi. Dukungan penyediaan prasarana dan sarana olahraga meliputi rehabilitasi, renovasi, revitalisasi, dan penyediaan sarana. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan mencakup pengadaan peralatan sport science, pendanaan riset, studi komparatif, uji purwarupa, dan pengadaan konsultan. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilakukan melalui dana stimulan, promosi, pelatihan, kerja sama pengembangan usaha, keagenan, dan inisiasi proyek.

Menteri melakukan pembinaan terhadap LPDUK, yang secara teknis dilaksanakan oleh deputi yang membidangi peningkatan prestasi olahraga. Pemantauan dilakukan oleh dewan pengawas LPDUK, dan evaluasi dilakukan oleh deputi yang membidangi pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Menteri dan menjadi bahan pertimbangan perbaikan kebijakan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenpora No. 3 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pendapatan dari Layanan Keolahragaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349131/permenpora-no-3-tahun-2026","c63c90e8-86d5-4f11-a6cc-a33712fa3e61","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF YOUTH AND SPORTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2024
REGARDING
MANAGEMENT OF REVENUE FROM SPORTING SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF YOUTH AND SPORTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the provision of sporting services by the central government and local governments can generate income for the central government and local governments;
that based on the provisions of Article 7 of Government Regulation Number 18 of 2007 concerning Sports Funding, the income of the central government and local governments derived from sporting services in the implementation of sports is Non-Tax State Revenue and regional income;
that in order to optimize Non-Tax State Revenue and regional income as referred to in letter b, it is necessary to regulate the mechanism for managing the income of the central government and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2f2410d-3abb-4610-8a36-8d267de24d2d","actionData","errors"]