[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2f1ab4a-d552-46c9-b5a5-67e4f3d40328","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2009","number","10","year","2009","published_date","2009-08-31","effective_date","2009-10-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tempat Pelelangan Ikan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2009/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan,\r\nantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota khususnya berkaitan\r\ndengan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, maka pengelolaan\r\nTempat Pelelangan Ikan menjadi kewenangan Pemerintah\r\nKabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \r\nbahwa dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan\r\ndan pemberdayaan perlindungan usaha perikanan untuk\r\nmemperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta\r\nterjaminnya kelestarian sumber daya ikan, perlu dilakukan\r\npembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber daya\r\nikan; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a\r\ndan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992; ndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nPengelolaan Tempat Pelelangan Ikan\r\nyang meliputi\r\nPengelolaan Tpi, Retribusi, Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2009. \n 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Pemalang. Latar belakangnya adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang memberikan kewenangan pengelolaan TPI kepada pemerintah kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk memperlancar pelelangan ikan, menstabilkan harga ikan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Asas pengelolaan TPI yang meliputi manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian.
Penyediaan fasilitas TPI oleh Pemerintah Daerah beserta perlengkapannya.
Kewajiban penjualan hasil tangkapan ikan melalui pelelangan di TPI, kecuali untuk konsumsi pribadi dalam jumlah terbatas atau untuk penelitian dan observasi dengan izin Bupati.
Kewajiban bakul ikan untuk membeli ikan di TPI secara tunai.
Pendataan hasil penangkapan ikan yang didaratkan dan dijual di TPI.
Pemungutan Retribusi TPI atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI, dengan tarif 1,45% dari nilai transaksi jual beli ikan yang dilelang, yang dibebankan kepada nelayan (0,87%) dan bakul (0,58%).
Pengisian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) oleh Wajib Retribusi.
Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan untuk menetapkan retribusi terutang.
Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan jika Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar.
Tata cara pembayaran retribusi yang harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pengajuan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB kepada Bupati.
Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi oleh Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 14 sehingga merugikan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan (4) karena kelalaian diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMALANG REGENCY GOVERNMENT
PEMALANG REGENCY REGULATION
NUMBER 10 OF 2009
CONCERNING
MANAGEMENT OF FISH AUCTION VENUES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEMALANG,

Considering:

that as an implementation of Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Government Affairs, between the Government, Provincial Regional Governments, and Regency/City Regional Governments, specifically related to the Management of Fish Auction Venues, the management of Fish Auction Venues becomes the authority of the Regency/City Government which is stipulated by Regional Regulation;
that in order to manage, utilize fisheries resources and empower the protection of fishery business to obtain optimal and sustainable benefits and ensure the sustainability of fisheries resources, it is necessary to carry out guidance, control and supervision of fisheries resources;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2f1ab4a-d552-46c9-b5a5-67e4f3d40328","actionData","errors"]