[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2e2f910-193e-4e49-8e72-934583290224","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Batas Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-03-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tarakan","place_of_enactment","Tarakan","theme","Penetapan Batas Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENETAPAN BATAS RUANG MANFAAT JALAN, RUANG MILIK JALAN DAN RUANG PENGAWASAN JALAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, JDIH Kota Tarakan
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penetapan Batas Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pengendalian pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan sesuai pemanfaatan ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan\r\nBatas Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 Tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021 - 2041. \n BAB I Ketentuan Umum\r\nBAB II Sistem Jaringan Jalan\r\nBAB III Fungsi Jalan\r\nBAB IV Bagian-Bagian Jalan\r\nBAB V Garis Sempadan Bangunan \r\nBAB VI Bangunan Utilitas \r\nBAB VII Larangan\r\nBAB VIII Ketentuan Penyidikan\r\nBAB IX Ketentuan Pidana\r\nBAB X Ketentuan Peralihan\r\nBAB XI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022. \n a Peraturan Daerah Kota\r\nTarakan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penetapan Batas Daerah Manfaat Jalan (Damaja) Daerah Milik Jalan (Damija) Dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 08 Seri D-04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penetapan Batas Daerah Manfaat Jalan (Damaja) Daerah Milik Jalan (Damija) Dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 08 Seri D-04).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk pengendalian pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan sesuai pemanfaatan ruang. Sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki berdasarkan rencana tata ruang. Jalan umum dikelompokkan berdasarkan fungsi: arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.

Bagian-bagian jalan meliputi Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA), Ruang Milik Jalan (RUMIJA), dan Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA). RUMAJA diperuntukkan bagi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. RUMIJA terdiri dari RUMAJA dan sejalur tanah tertentu di luar RUMAJA untuk pelebaran jalan dan pengamanan jalan. RUWASJA diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.

Garis Sempadan Bangunan (GSB) digunakan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Bangunan utilitas dapat ditempatkan di RUMAJA dan RUMIJA dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi jalan. Pemilik bangunan utilitas bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh pembangunan utilitas.

Peraturan ini melarang penggunaan RUMAJA, RUMIJA, dan RUWASJA untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan jalan. PPNS diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","1. Terhadap bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan yang telah ada.\n2. Terhadap bangunan baru dan/atau perubahan bangunan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TARAKAN
NORTH KALIMANTAN PROVINCE

TARAKAN CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2022
ON
DETERMINATION OF ROAD RIGHT-OF-WAY LIMITS, ROAD LAND AND
ROAD SUPERVISION SPACE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TARAKAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to control development in the implementation of building and environmental arrangement in accordance with space utilization, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Determination of Road Right-of-Way Limits, Road Land and Road Supervision Space; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 29 of 1997 concerning the Establishment of the Level II Tarakan Municipality (State Gazette of 1997 Number 82, Supplement to the State Gazette Number 3711); \n Law Number 28 of 2002 concerning Buildings (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2e2f910-193e-4e49-8e72-934583290224","actionData","errors"]