[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2d77873-7277-4470-87d5-40d0aaaa24ee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Rumah\r\nNegara","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 45 Tahun 2025","number","45","year","2025","published_date","2025-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah Rumah\r\nNegara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-bmn-rumah negara
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, BD.2025/NO.45
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah Rumah\r\nNegara
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa rumah negara sebagai bagian dari barang milik\r\ndaerah yang berfungsi sebagai sarana pendukung\r\npenyelenggaraan pemerintahan yang harus dikelola\r\nberdasarkan prinsip kemanfaatan, akuntabilitas,\r\nuntuk mewujudkan tata kelola pemerintahan\r\nyang baik.\r\nbahwa keberadaan rumah negara memiliki peran\r\npenting dalam menunjang kelancaran tugas\r\ndan memenuhi kebutuhan tempat tinggal aparatur\r\nsipil negara dan pejabat pemerintah daerah sehingga\r\nperlu dikelola untuk menjamin kepastian\r\ndan ketertiban dalam pemanfaatannya;\r\nbahwa Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2016\r\ntentang Petunjuk Pengelolaan Barang Milik Daerah\r\nbelum secara khusus mengatur pengelolaan Barang\r\nMilik Daerah berupa rumah negara sehingga\r\ndiperlukan pengaturan untuk mewujudkan ketertiban\r\ndan kepastian hukum; \n Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Rumah Negara; Penggunaan Rumah Negara; Pinjam Pakai Rumah Negara; Penghunian Rumah Negara; Kewajiban dan Larangan; Berakhirnya Penghunian; Pembebanan Sarana dan Prasarana; Penghapusan Rumah Negara; Penatausahaan Rumah Negara; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2025. \n Mencabut: Peraturan Bupati Kulon Progo\r\nNomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghunian Rumah Dinas Daerah; \n Jumlah Halaman: 10 hlm. Lampiran: 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghunian Rumah Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Rumah Negara untuk mewujudkan tata kelola yang tertib, terarah, dan akuntabel. Rumah Negara berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Pengelolaan Rumah Negara berada di bawah kekuasaan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Rumah Negara diklasifikasikan menjadi dua golongan: Golongan I (untuk jabatan tertentu seperti Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah) dan Golongan II (untuk ASN, pejabat eselon, dan anggota DPRD). Peraturan ini mengatur standar luas bangunan dan tanah untuk masing-masing golongan, mekanisme pengalihan status golongan, serta prosedur alih fungsi Rumah Negara menjadi kantor pemerintahan jika tidak dimanfaatkan selama minimal 5 tahun.

Penghunian Rumah Negara didasarkan pada Surat Izin Penghunian (SIP) yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Penghuni memiliki kewajiban untuk memelihara aset, membayar biaya operasional (listrik, air, telepon), dan menyerahkan kembali rumah dalam kondisi baik saat masa penghunian berakhir. Selain itu, diatur pula mengenai mekanisme pinjam pakai kepada instansi pemerintah lain, penatausahaan aset, serta prosedur penghapusan BMD berupa Rumah Negara.

","transitional_provisions","1. Surat Izin Penghunian (SIP) yang telah terbit sebelum peraturan ini berlaku tetap sah sampai jangka waktunya berakhir.\n2. Penghuni Rumah Negara wajib mematuhi dan menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.\n3. Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian berakhir.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dalam penghunian Rumah Negara dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pengosongan paksa, dan/atau pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).\n2. Teguran tertulis diberikan maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu minimal 7 (tujuh) hari antar teguran.\n3. Jika teguran ketiga tidak diindahkan, dilakukan upaya pengosongan paksa oleh perangkat daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERBUP Kab. Kulon Progo No. 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghunian Rumah Dinas Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/20183/perbup-kab-kulon-progo-no-5-tahun-2015","e58c055d-72d1-4598-b1a8-6fdc9a22e924","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF KULON PROGO
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGULATION OF THE REGENT OF KULON PROGO
NUMBER 45 OF 2025
ON
MANAGEMENT OF STATE-OWNED REGIONAL ASSETS IN THE FORM OF STATE HOUSING

REGENT OF KULON PROGO,

Considering :

that state housing as part of regional assets functioning as a supporting facility for the implementation of government affairs must be managed based on the principles of utility and accountability to realize good governance.
that the existence of state housing plays an important role in supporting the smooth

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2d77873-7277-4470-87d5-40d0aaaa24ee","actionData","errors"]