[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2ce3fd3-ba57-4a04-8801-3e65b80b2f56","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-03-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan","place_of_enactment","Kalianda","theme","Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3,
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, aman sejahtera, sehat lahir dan batin di Kabupaten Lampung Selatan diperlukan prasyarat dasar yakni terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; tata kehidupan yang teratur, tertib dan disiplin seluruh masyarakat diperlukan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. \n Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 8 Tahun 1981; UU NO 39 Tahun 1999; UU NO 20 Tahun 2003; UU NO 38 Tahun 2004; UU NO 26 Tahun 2007; UU NO 22 Tahun 2009; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 5 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 27 Tahun 2014; PP NO 16 Tahun 2018; PP NO 12 Tahun 2017; PERPRES NO 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 40 Tahun 2011; PERMENDAGRI NO 54 Tahun 2011; PERMENDAGRI NO 19 Tahun 2016; PERMENDAG NO 20 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI NO 121 Tahun 2018; KEPMENDAGRI NO 7 Tahun 2003; PERDA NO 6 Tahun 2014; PERDA NO 7 Tahun 2016. \n Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2020. \n Lampiran File: 23 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan utama yang mengatur secara khusus dan komprehensif penyelenggaraan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, kondusif dan dinamis yang mensyaratkan adanya dukungan partisipasi masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mempermudah aparat/petugas dalam mencari rujukan dan sumber hukum dalam melaksanakan tugas-tugas operasional, serta mendorong terwujudnya peningkatan kinerja instansi di lingkungan pemerintahan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek ketertiban umum, antara lain:

Tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan dan angkutan umum serta berkendara di jalan, yang mengatur kewajiban pejalan kaki, penggunaan jembatan penyeberangan, tempat menunggu kendaraan umum, dan larangan terkait penggunaan jalan.
Tertib berjualan, yang mengatur penggunaan prasarana dan fasilitas umum untuk berjualan serta tanggung jawab pedagang kaki lima.
Tertib perparkiran, yang mewajibkan kendaraan untuk parkir di tempat yang telah ditentukan.
Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, yang melarang tindakan yang dapat merusak fasilitas tersebut.
Tertib sungai, saluran air dan kolam, yang melarang pembangunan di atas saluran air dan pemanfaatan air sungai tanpa izin.
Tertib lingkungan, yang melarang membuang sampah sembarangan dan tindakan lain yang merusak keindahan lingkungan.
Tertib tempat dan usaha tertentu, yang mengatur kegiatan usaha agar tidak mengganggu ketertiban umum dan mewajibkan dokumen pengelolaan lingkungan.
Tertib bangunan, yang melarang mendirikan bangunan tanpa izin dan mengatur pemeliharaan bangunan.
Tertib sosial, yang melarang meminta sumbangan di fasilitas umum dan menjadi pengemis.
Tertib usaha kesehatan, yang melarang praktek pengobatan tradisional ilegal.
Tertib tempat hiburan dan keramaian, yang mengatur penyelenggaraan tempat hiburan dan larangan memperjualbelikan minuman beralkohol.
Tertib bulan Ramadan, yang mengatur kegiatan usaha kuliner dan tempat hiburan selama bulan Ramadan.
Tertib peran serta masyarakat, yang mengatur peran serta masyarakat dalam melaporkan pelanggaran peraturan daerah.
Tertib pemanfaatan aset milik daerah, yang melarang penggunaan aset daerah tanpa izin.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundangan-undangan daerah yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) ayat (2), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 8, Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 45 diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan pembongkaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH LAMPUNG
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH LAMPUNG REGENCY
NUMBER 3 OF 2020
CONCERNING
PUBLIC PEACE, PUBLIC ORDER
AND COMMUNITY PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH LAMPUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to create an advanced, safe, prosperous, physically and mentally healthy society in South Lampung Regency, a basic prerequisite is the implementation of public order and public peace;
that an orderly, disciplined life for the entire community is necessary in order to realize public order and public peace;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Public Peace, Public Order and Community Protection;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2ce3fd3-ba57-4a04-8801-3e65b80b2f56","actionData","errors"]