[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2c7d1c4-23c2-49b7-95f6-8ea6c70d31eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan Dalam Wilayah Kodya Dati II Ujung Pandang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 6 Tahun 1998","number","6","year","1998","published_date","1998-08-24","effective_date","1999-02-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Makassar","place_of_enactment","Makassar","theme","Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan Dalam Wilayah Kodya Dati II Ujung Pandang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukiman
1998
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.1999/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan Dalam Wilayah Kodya Dati II Ujung Pandang
ABSTRAK:	\n \n Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis pajak Daerah Tingkat II\r\n\r\n \n 1.\tUndang-Undang Nomor 29 Tahun 1959\r\n2.\tUndang-undang Nomor 5 Tahun 1974\r\n3.\tUndang-undang Nomor 17 Tahun 1997\r\n4.\tUndang-undang Nomor 18 Tahun 1997\r\n5.\tPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988\r\n6.\tPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997\r\n7.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993\r\n8.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997\r\n9.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171\r\n10.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1993\r\n11.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1993\r\n \n Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan semula merupakan obyek pungutan Retribusi Daerah yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi wewenang Daerah Tingkat II. Dengan berlakunya secara efektif Undang-undang nomor 18 tahun 1997 pada tanggal 23 mei 1998, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tidak mengenai hal tersebut diatas, sehingga perlu penyiapan perangkat hukum sebagai dasar bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang untuk mengelola obyek pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang ada dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untu,k menetapkan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tentang Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 1999. \n 35 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan wewenang kepada Daerah Tingkat II untuk memungut pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Ketentuan Substansial:

Objek Pajak: Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan.
Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
Dasar Pengenaan Pajak: Nilai perolehan air, yang dihitung berdasarkan jenis sumber air, lokasi, volume, kualitas, luas areal pemakaian, musim pengambilan, dan tingkat kerusakan lingkungan.
Tarif Pajak: Ditetapkan sebesar 20%.
Tata Cara Pemungutan: Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
Masa Pajak: Jangka waktu 1 bulan takwim.
Wilayah Pemungutan: Di wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Peraturan ini juga mengatur mengenai tata cara pembayaran, penagihan, pengajuan keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, serta ketentuan pidana dan penyidikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF UJUNG PANDANG MUNICIPALITY LEVEL II REGION
NUMBER: 6 YEAR 1998
ABOUT
TAX ON THE UTILIZATION OF GROUNDWATER AND SURFACE WATER IN THE REGION OF KODYA DATI II UJUNG PANDANG

LEGAL SECTION
SECRETARIAT OF MAKASSAR CITY
YEAR 1998

MAKASSAR CITY REGIONAL GAZETTE NUMBER 4 YEAR 1999 SERIES A NUMBER 4
UJUNG PANDANG CITY REGIONAL GAZETTE
NUMBER : 4 YEAR 1999 SERIES A NUMBER 4

GOVERNMENT OF UJUNG PANDANG CITY
REGIONAL REGULATION OF UJUNG PANDANG CITY
NUMBER: 6 YEAR 1998
ABOUT
TAX ON THE UTILIZATION OF GROUNDWATER AND SURFACE WATER IN THE REGION OF KODYA DATI II UJUNG PANDANG

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF UJUNG PANDANG

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 2 paragraph (2) letter f of Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Tax on the Utilization of Groundwater and Surface Water is a type of Level II Regional tax.
that in connection

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2c7d1c4-23c2-49b7-95f6-8ea6c70d31eb","actionData","errors"]