[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2c24839-7e04-4f84-b718-db9d317434a0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Di Kabupaten MukoMuko","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 11 Tahun 2006","number","11","year","2006","published_date","2006-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mukomuko","place_of_enactment","Mukomuko","theme","Pengaturan Kewenangan Desa Di Kabupaten MukoMuko","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGATURAN KEWENANGAN DESA
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2006 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengaturan Kewenangan Desa Di Kabupaten MukoMuko
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan :\r\n1.\tDengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. \n Dasar Hukum :\r\n1.\tUU Nomor 03 Tahun 2003\r\n2.\tUU Nomor 17 Tahun 2003\r\n3.\tUU Nomor 10 Tahun 2004\r\n4.\tUU Nomor 32 Tahun 2004\r\n5.\tUU Nomor 33 Tahun 2004\r\n6.\tPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000\r\n7.\tPeraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000\r\n8.\tPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005\r\n9.\tPeraturan Pemerintah Nomro 72 Tahun 2005 \n Materi Pokok :\r\nKewenangan Desa mencakup :\r\na.\tKewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;\r\nb.\tKewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan\r\nc.\tTugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah kepala desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2006. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko yang mengatur hal yang sama.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2006 mengatur kewenangan desa di Kabupaten Mukomuko. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagai wujud desentralisasi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur dan menetapkan kewenangan desa.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Kewenangan Desa:\n * Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.\n * Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah.\n * Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.\n2. Bidang-bidang Kewenangan Desa:\n * Pertanian, Pertambangan dan Energi, Kehutanan dan Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan, Perkoperasian, Ketenaga Kerjaan, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Politik Dalam Negeri, Pengembangan Otonomi Desa, Perimbangan Keuangan, Tugas Pembantuan, Pariwisata, Pertanahan, Kependudukan, Perencanaan, dan Penerangan/Informasi dan Komunikasi.\n3. Proses Penetapan Kewenangan Desa: Desa menetapkan jenis kewenangannya dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan pengakuan dari Bupati, berdasarkan potensi desa dan sarana prasarana. Kewenangan yang belum ditetapkan sebagai Kewenangan Desa menjadi Kewenangan Daerah.\n4. Pendanaan: Desa setiap tahun mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangannya.\n5. Peninjauan Kewenangan: Penetapan kewenangan desa dapat ditinjau kembali minimal 5 tahun sekali. Bagi desa yang belum menetapkan kewenangannya, Bupati membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa.","transitional_provisions","1. Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun semenjak diundangkannya Peraturan Daerah ini semua Desa sudah menetapkan Kewenangan Desanya.\n2. Kewenangan Desa dapat dirincikan sebagaimana Terlampir.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
PENGATURAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi dalam Negara Republik Indonesia di Daerah Kabupaten perlu segera diwujudkan;
bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Mengingat :

Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2c24839-7e04-4f84-b718-db9d317434a0","actionData","errors"]