[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2ad6604-fbf9-47a1-9fde-65f01d0a6805","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-08-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b5fcf027-eae8-4630-8e24-cbea46a01cb4","Pemerintahan Berbasis Elektronik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2022/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola\r\nPemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel\r\nserta Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpercaya,\r\ndiperlukan adanya suatu ystem Pemerintahan berbasis\r\nelektronik Daerah secara terpadu; bahwa dalam rangka memberikan penguatan regulasi,\r\narah dan landasan dalam penyelenggaraan SPBE di\r\nDaerah maka diperlukan pengaturan mengenai\r\npenyelenggaraannya; bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun\r\n2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah\r\nPusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan pengelolaan\r\nSPBE Daerah merupakan urusan Pemerintahan wajib\r\nyang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang\r\ndiselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem\r\nPemerintahan Berbasis Elektronik \n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8\r\nTahun 2019; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun\r\n2019; Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tata Kelola SPBE; Pelaksanaan SPBE; Pelaksana SPBE; Pembinaan, Pemantauan dan Pengendalian; Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; Sanksi Administratif; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022. \n 25 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Tata Kelola SPBE:\n * Penetapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE oleh Wali Kota, yang berpedoman pada arsitektur dan peta rencana SPBE nasional serta rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).\n * Penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.\n * Penyusunan Proses Bisnis SPBE untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi, penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.\n * Penggunaan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan mengutamakan bagi pakai antar Perangkat Daerah.\n * Penggunaan Infrastruktur SPBE yang terdiri atas Pusat Data, Jaringan Intra, dan Sistem Penghubung Layanan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.\n * Penggunaan Aplikasi SPBE yang terdiri atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.\n * Penerapan Keamanan SPBE untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE.\n * Penyelenggaraan Layanan SPBE yang terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.\n2. Pelaksanaan SPBE:\n * Pelaksanaan manajemen SPBE yang terdiri dari manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE.\n3. Pelaksana SPBE:\n * Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.\n * Pembentukan Tim Koordinasi SPBE di Daerah untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.\n4. Pembinaan, Pemantauan, dan Pengendalian SPBE:\n * Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.\n5. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi:\n * Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdiri atas audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE, dan audit Keamanan SPBE.","transitional_provisions","1. Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.\n2. Peraturan Wali Kota pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penyelenggaraan SPBE pada Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARBARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 5 OF 2022
ABOUT
IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

Considering:

that in order to realize clean, transparent, and accountable Governance and quality and reliable Public Service, it is necessary to have an integrated Regional electronic-based □ystem of Government;
that in order to provide regulatory strengthening, direction and foundation in the implementation of SPBE in the Region, it is necessary to regulate its implementation;
that Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Government, explains that the management of Regional SPBE is a mandatory Government affair that is not related to basic services organized by the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2ad6604-fbf9-47a1-9fde-65f01d0a6805","actionData","errors"]