[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d29f5374-7b27-4c6d-b480-421887d653a6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2015","number","21","year","2015","published_date","2015-12-28","effective_date","2016-01-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjarnegara","place_of_enactment","Banjarnegara","theme","Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penerangan jalan-lingkungan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2016/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan
ABSTRAK:	\n \n bahwa penerangan jalan umum dan lingkungan merupakan perlengkapan\r\njalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta menambah keindahan lingkungan; bahwa agar penerangan jalan umum dan lingkungan memenuhi syarat standar\r\nteknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, mengatur pengelolaan penerangan jalan umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007;Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun\r\n1950;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun\r\n1983;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun\r\n1993;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun\r\n2005;Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun\r\n2006;Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun\r\n2012;Peraturan Pemerintah Nomor 27\r\nTahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 79\r\nTahun 2014;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun\r\n2014;Peraturan Daerah Kabupaten\r\nBanjarnegara Nomor 19 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kabupaten\r\nBanjarnegara Nomor 7 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten\r\nBanjarnegara Nomor 10 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten\r\nBanjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 \n Peraturan ini memuat tentang lokasi dan bentuk pelayanan; pengadaan PJU dan PJL;Pemeliharaan PJU dan PJL; beban biaya PJU dan PJL;larangan; pengawasan PJU dan PJL; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; pembinaan dan pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2016. \n 26 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenagalistrikan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) dan penerangan jalan lingkungan (PJL) di Kabupaten Banjarnegara. Tujuannya adalah untuk menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban, serta menambah keindahan lingkungan. Pengelolaan PJU dan PJL meliputi perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembayaran rekening listrik.

Latar Belakang dan Tujuan:

Penerangan jalan umum dan lingkungan dianggap penting untuk keamanan dan ketertiban masyarakat serta keindahan lingkungan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan PJU dan PJL memenuhi standar teknis dan keamanan.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemasangan dan pemeliharaan PJU di jalan kabupaten dan fasilitas umum, serta PJL di jalan lingkungan. Pelayanan dapat diberikan secara menyeluruh (perencanaan hingga pembayaran rekening) atau sebagian (perencanaan dan pemasangan, dengan pemeliharaan swadaya oleh masyarakat). Pemasangan PJU dan PJL dilaksanakan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Masyarakat dapat mengajukan usulan pemasangan PJU/PJL melalui RT, Kelurahan/Desa, dan Kecamatan.

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengganti, memindahkan, dan/atau membongkar PJU dan PJL untuk kepentingan umum atau teknis. Kelurahan/Desa berkewajiban mengawasi, menjaga, dan melaporkan PJU/PJL yang tidak berfungsi. Biaya pemasangan, pemanfaatan, dan perubahan PJU/PJL menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran minimal 40% dari pendapatan Pajak PJU setelah dikurangi beban pembayaran rekening listrik.

Larangan:

Peraturan ini melarang pemasangan PJU/PJL tanpa prosedur yang ditentukan, memindahkan posisi atau merubah data nomor sambungan PLN, merubah/menambah daya, memasang di luar tempat yang ditentukan, dan merusak sarana/prasarana PJU/PJL.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANJARNEGARA REGENCY
YEAR 2016 NUMBER 4

REGIONAL REGULATION OF BANJARNEGARA REGENCY
NUMBER 21 OF 2015
ON
MANAGEMENT OF PUBLIC AND ENVIRONMENTAL STREET LIGHTING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANJARNEGARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that public and environmental street lighting is road equipment that is useful for supporting security, safety and order as well as adding to the beauty of the environment;
that in order for public and environmental street lighting to meet technical standard requirements, security and be carried out responsibly, it is necessary to regulate the management of public street lighting;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Management of Public and Environmental Street Lighting;

In view of:

Articl

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d29f5374-7b27-4c6d-b480-421887d653a6","actionData","errors"]