[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d29c29dd-0bb3-4a6e-a472-d0b57861619d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019","number","10","year","2019","published_date","2019-01-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Barat","place_of_enactment","Sendawar","theme","Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

struktur organisasi
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/NO.10: TLD NO.202
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (2) tentang Desa dan Per. Mendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 73 ayat (1) tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung. \n Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Per. Mendagri No. 110 Tahun 2016. \n Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, Pedoman BPK bertujuan untuk mempertegas peran BPK dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan Kampung, mendorong BPK agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung, dan mendorong BPK dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kampung yang baik. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi keanggotaan BPK, fungsi dan tugas BPK, hak kewajiban, dan larangan anggota BPK, masa jabatan dan pemberhentian anggota BPK, kelembagaan dan musyawarah BPK, peraturan tata tertib BPK, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan dan hubungan kerja. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019. \n 27 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 13).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat kampung. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, mempertegas peran BPK, mendorong penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang baik.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n- **Keanggotaan BPK:** Jumlah anggota ditetapkan antara 5-9 orang dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan kampung. Persyaratan calon anggota BPK meliputi bertaqwa kepada Tuhan, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, usia minimal 20 tahun, pendidikan minimal SMP, bukan perangkat Pemerintah Kampung, bersedia dicalonkan, dipilih secara demokratis, terdaftar sebagai penduduk, dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan.\n- **Fungsi dan Tugas BPK:** BPK memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Petinggi (Kepala Desa). Tugas BPK meliputi menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPK dan Musyawarah Kampung, membentuk panitia pemilihan Petinggi, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung, melaksanakan pengawasan kinerja Petinggi, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dan melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.\n- **Hak, Kewajiban, dan Larangan Anggota BPK:** Anggota BPK berhak mengawasi dan meminta keterangan, menyatakan pendapat, mendapatkan biaya operasional dan pengembangan kapasitas. Anggota BPK wajib memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, melaksanakan demokrasi berkeadilan gender, menyerap aspirasi masyarakat, mendahulukan kepentingan umum, menghormati nilai sosial budaya, dan menjaga norma etika. Anggota BPK dilarang merugikan kepentingan umum, melakukan KKN, menyalahgunakan wewenang, melanggar sumpah jabatan, merangkap jabatan, menjadi pelaksana proyek Kampung, menjadi pengurus partai politik, dan menjadi anggota organisasi terlarang.\n- **Kelembagaan BPK:** Kelembagaan BPK terdiri dari pimpinan (ketua, wakil ketua, sekretaris) dan bidang (penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat).","transitional_provisions","1. Anggota BPK yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan masa keanggotaannya berakhir.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST KUTAI
EAST KALIMANTAN PROVINCE
LOCAL REGULATION OF WEST KUTAI REGENCY
NUMBER 10 OF 2019
ON
GUIDELINES FOR VILLAGE CONSULTATIVE BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST KUTAI,

Considering:	that to implement the provisions of Article 65 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 on Villages and Article 73 paragraph (1) of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 110 of 2016 on Village Consultative Body, it is necessary to stipulate a Local Regulation on Guidelines for Village Consultative Body;
Bearing in Mind :	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA; Law Number 47 of 1999 on the Establishment of Nunukan Regency, Malinau Regency, West Kutai Regency and East Kutai Regency and Bontang City (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 175 of 1999, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3896) as amended by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d29c29dd-0bb3-4a6e-a472-d0b57861619d","actionData","errors"]