[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d29a1cd5-9473-4b05-a9c6-a4b27e0cce68","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan","short_title","Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-05-22","effective_date","2023-05-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","0468a870-eecd-46a9-b97a-7e5641e786aa","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah","short_name","Permenkop UKM","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Kementerian Koperasi dan UKM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

koperasi-tenagakerja
2023
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 6, BN.2023 (414)/13 hlm
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TENTANG Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa koperasi tenaga kerja bongkar muat mempunyai peran yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat dan pelaksanaan dukungan terhadap kelancaran proses bongkar muat di pelabuhan;\r\nb.\tbahwa untuk mendukung dan melindungi keberadaan koperasi tenaga kerja bongkar muat dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khususnya dalam menghadapi era digitalisasi, perlu disusun kebijakan pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi tenaga kerja bongkar muat dalam Peraturan Menteri;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 \r\n \n Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, kelembagaan, kegiatan usaha koperasi TKBM, perlindungan, pemberdayaan, advokasi dan pendampingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia TKBM, pelaporan, sanksi administratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pelindungan dan pemberdayaan kepada koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dalam penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. Latar belakangnya adalah peran penting koperasi TKBM dalam kelancaran proses bongkar muat di pelabuhan dan perlunya dukungan terhadap keberadaan koperasi TKBM di era digitalisasi.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Kelembagaan Koperasi TKBM: Koperasi TKBM merupakan badan usaha mandiri dan wadah TKBM di pelabuhan. Pembentukannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Untuk menjalankan kegiatan, Koperasi TKBM harus mendapatkan surat pemberitahuan kegiatan usaha dari penyelenggara pelabuhan setelah melalui penilaian oleh Perangkat Daerah.
Keanggotaan: Anggota Koperasi TKBM terdiri dari TKBM dan non-TKBM. Anggota TKBM harus memenuhi persyaratan usia, pendidikan, kesehatan, dan kompetensi. Koperasi TKBM wajib melakukan pendataan anggota TKBM setiap 2 tahun.
Pengurus dan Pengawas: Pengurus dan pengawas Koperasi TKBM dipilih dari anggota dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Terdapat larangan rangkap jabatan antara pengurus dan pengawas.
Kegiatan Usaha: Koperasi TKBM melaksanakan kegiatan usaha penyelenggara TKBM di pelabuhan dan dapat melaksanakan kegiatan usaha lain seperti jasa penyewaan alat berat, jasa transportasi, perdagangan barang, dan/atau bentuk usaha lain yang disepakati oleh anggota.
Pelindungan dan Pemberdayaan: Kementerian dan Perangkat Daerah wajib melakukan pelindungan kepada Koperasi TKBM, meliputi pendampingan hukum, advokasi terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat, fasilitasi akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan operasional. Pemberdayaan dilakukan melalui penetapan kebijakan dalam aspek kelembagaan, produktivitas, pemasaran, keuangan, inovasi, dan teknologi.
Pembinaan dan Pengawasan: Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi TKBM sesuai kewenangannya.
Peningkatan Kapasitas SDM: Kementerian dan Perangkat Daerah mendorong dan memfasilitasi pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian dan teknis kegiatan proses bongkar muat di Pelabuhan.
Pelaporan: Koperasi TKBM wajib menyampaikan laporan aktivitas kelembagaan dan usaha kepada Kementerian dan Perangkat Daerah.

\n","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Koperasi TKBM yang telah teregistrasi oleh penyelenggara Pelabuhan dan/atau memiliki surat pemberitahuan melakukan kegiatan usaha, diakui keberadaannya dan tetap menjalankan usaha penyelenggaraan TKBM di Pelabuhan.","sanctions","1. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan Koperasi TKBM yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 23, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif kepada Koperasi TKBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Sanksi administratif dapat berupa surat teguran, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, dan/atau pembubaran Koperasi TKBM.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 6 OF 2023

ABOUT

PROTECTION AND EMPOWERMENT OF COOPERATIVES IN
THE IMPLEMENTATION OF LOADING AND UNLOADING LABOR AT PORTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that loading and unloading labor cooperatives have an important and strategic role in the implementation of loading and unloading labor and the implementation of support for the smooth loading and unloading process in ports;
that to support and protect the existence of loading and unloading labor cooperatives in carrying out the role as referred to in letter a, especially in facing the era of digitalization, it is necessary to prepare a protection and empowerment policy for loading and unloading labor cooperatives in a Ministerial Regulation;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d29a1cd5-9473-4b05-a9c6-a4b27e0cce68","actionData","errors"]