[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d284e393-f89a-455a-a314-e2f0575c44a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratip Bitung","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1975","number","4","year","1975","published_date","1975-02-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Kota Administratip Bitung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1975
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 4, LN. 1975/ No. 4, LL Setkab : 9 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pembentukan Kota Administratip Bitung
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 1975. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 244 Tahun 1964 tentang Pembentukan Wilayah Kecamatan Bitung.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk mengatur pembentukan Kota Administratif Bitung di wilayah Kecamatan Bitung, Propinsi Sulawesi Utara. Tujuan utama dari pembentukan ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Kota Administratif Bitung bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dan dapat menerima pembinaan langsung dari Gubernur Kepala Daerah jika diperlukan. Kota ini berfungsi untuk menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan perkotaan dan mendukung perkembangan wilayah Sulawesi Utara dan Minahasa. Wilayah Kota Administratif Bitung meliputi 35 desa yang dibagi menjadi tiga kecamatan: Bitung Utara, Bitung Tengah, dan Bitung Selatan. Struktur organisasi pemerintahan akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.","transitional_provisions","1. Struktur organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Bitung yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan waktu berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pola Pokok Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Bitung.\n2. Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-Keputusan Pemerintah Daerah yang berlaku bagi pemerintahan Wilayah Kecamatan Bitung sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi pemerintahan Wilayah Kota Administratif Bitung.\n3. Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, material dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Minahasa atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","UU No. 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46712/uu-no-7-tahun-1990","13aa3bb3-985c-43c2-a831-a9eaad613b64","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 1975
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF BITUNG ADMINISTRATIVE CITY

\n
\n

President of the Republic of Indonesia,

\n
\n\n \n \n

Considering:

that in connection with the developments and progress in the Province of North Sulawesi in general and the Bitung Sub-district in particular, it is necessary to regulate the implementation of general government specifically to ensure the fulfillment of the needs and aspirations of the community in the Bitung Sub-district;
that the development and progress of the Bitung Sub-district have shown the characteristics and nature of urban life that requires special guidance and regulation of its governance;
that in accordance with the provisions in Article 72 paragraph (4) of Law Number 5 of 1974 concerning the Basic Principles of Regional Government, the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d284e393-f89a-455a-a314-e2f0575c44a4","actionData","errors"]