[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d27ff12f-8028-4dc3-970a-c08609870056","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 69 Tahun 2022","number","69","year","2022","published_date","2022-05-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cirebon","place_of_enactment","Sumber","theme","Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEMAMPUAN - KEUANGAN - DAERAH - KABUPATEN - CIREBON - TAHUN - ANGGARAN - 2022
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 69, BD 2022/ No.69
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan\r\nKemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan\r\nPertanggungjawaban Dana Operasional, Besaran Tunjangan\r\nKomunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan\r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah serta\r\nDana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang\r\nKemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon\r\nTahun Anggaran 2022; \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; \n PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2022. \n 5 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini menetapkan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pendapatan Umum Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kemampuan Keuangan Daerah bagi Kabupaten dikelompokkan berdasarkan batasan nilai Rupiah tertentu untuk masing-masing kategori (tinggi, sedang, rendah). Berdasarkan perhitungan, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 termasuk ke dalam kelompok kemampuan Keuangan Daerah tinggi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CIREBON REGENCY REGIONAL NEWS
NUMBER 69 OF 2022

REGENT REGULATION OF CIREBON
NUMBER 69 OF 2022
TENTANG
REGIONAL FINANCIAL CAPACITY
CIREBON REGENCY FISCAL YEAR 2022

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CIREBON REGENT,

\n\n \n \n

Menimbang:

that based on the provisions of Article 9 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 62 of 2017 on the Grouping of Regional Financial Capacity as well as the Implementation and Accountability of Operational Funds, the Amount of Intensive Communication Allowances and Recess Allowances for Leaders and Members of the Regional House of Representatives and Operational Funds for the Chairperson of the Regional House of Representatives and the Deputy Chairperson of the Regional House of Representatives is determined by Regional Head Regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regent

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d27ff12f-8028-4dc3-970a-c08609870056","actionData","errors"]