[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2774e15-0a32-4ce7-a29e-17cb9a73f325","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Keerom Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Keerom No. 9 Tahun 2012","number","9","year","2012","published_date","2012-02-01","effective_date","2012-02-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Keerom","place_of_enactment","Waris","theme","Retribusi Izin Trayek","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-TRAYEK
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2012/NO. 9, TLD NO. 15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:	\n \n Perlunya pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Retribusi yang sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di Kabupaten Keerom, maka dirasa perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Keerom tentang Retribusi Izin Trayek. \n UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011. \n Dalam peraturan ini, diatur mengenai standar penamaan, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi yang diizinkan, cara menhukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah-wilayah pemungutan izin trayek diberikan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, penginformasian setiap wajib retribusi wajib mengisi SPORD, pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, kriteria pengajuan keberatan, ketentuan pengembalian kelebihan pembayaran, ketentuan kedaluwarsa, pemeriksaan, pemanfaatan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2012. \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\nPeraturan yang mengatur izin trayek di Kabupaten Keerom dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek dibentuk untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n- **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi:** Retribusi Izin Trayek dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek. Objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.\n- **Golongan Retribusi:** Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.\n- **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:** Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jenis angkutan penumpang umum, dan daya angkut.\n- **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif:** Tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek, termasuk penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.\n- **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi:** Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah.\n- **Wilayah Pemungutan:** Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat izin trayek diberikan.\n- **Masa Retribusi dan Saat Terutang:** Masa retribusi adalah 1 (satu) tahun. Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.\n- **Surat Pendaftaran:** Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.\n- **Pemungutan:** Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n- **Tata Cara Pembayaran:** Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkannya SKRD.\n- **Tata Cara Penagihan:** Penagihan dilakukan dengan STRD didahului dengan Surat Teguran.\n- **Keberatan:** Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD.\n- **Pengembalian Kelebihan Pembayaran:** Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.\n- **Kedaluwarsa:** Hak penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun.\n- **Pemeriksaan:** Bupati berwenang melakukan pemeriksaan.\n- **Pemanfaatan:** Hasil penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah.\n- **Insentif Pemungutan:** Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif.\n- **Penyidikan:** Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.","transitional_provisions","Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin yang diberikan.","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KEEROM

REGIONAL REGULATION OF KEEROM REGENCY
NUMBER 9 OF 2012
ABOUT
ROUTE PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEEROM,

Considering:

that in order to improve public services in Keerom Regency, it is necessary to optimize Local Own-Source Revenue through the collection of Retribution in accordance with Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution;
that based on Article 141 letter d of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Route Permit Retribution is one type of Regency/City Regional Retribution;
that to implement the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Regional Retribution is stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to establish a Regional Regulation of Keerom

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2774e15-0a32-4ce7-a29e-17cb9a73f325","actionData","errors"]