[{"_1":2,"_203":-5,"_204":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2695d26-5878-4a86-97ec-932cdb751843","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_199":200,"_201":202},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_178":179,"_180":181,"_182":183,"_184":185,"_186":187,"_188":189,"_190":191,"_192":193,"_194":195,"_196":-5,"_197":198},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-01-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasangkayu","place_of_enactment","Pasangkayu","theme","Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak retribusi
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2024 (1): 108 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pajak; Masa Pajak dan Tahun Pajak; Retribusi; Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; Retribusi Perizinan Tertentu; Pemungutan Pajak dan Retribusi; Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Sanksi; Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi; Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Dalam APBD; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2024. \n 108 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendapatan Penduduk Pencatatan Sipil Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dalam Kependudukan Dan Akte Kelahiran Kabupaten Mamuju Utara\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 tahun 2005 tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi Daerah\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 tahun 2005 tentang Retribusi ketatausahaan\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 tahun 2005 tentang Retribusi Pengajuan Kendaraan Bermotor\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor motor 17 tahun 2005 tentang Retribusi Terminal\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 tahun 2005 tentang Pajak Reklame\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 tahun 2005 tentang Pajak Restoran\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 11 tahun 2005 tentang Pajak Hotel\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil Dan Retribusi Pengggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil Di Kabupaten Mamuju Utara\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor nomor18 tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 tahun 2006 tentang Retribusi Pasar\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Di Bidang Minyak dan Gas Bumi\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Restoran\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 tahun 2011 tentang Pajak Reklame\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Terminal\n22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus\n23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan\n26. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24 tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum\n27. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan\n28. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan\n29. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 28 tahun 2011 tentang Pajak hotel\n30. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 tahun 2012 tentang Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan\n31. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet\n32. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah\n33. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 tahun 2013 tentang Pajak Parkir\n34. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 tahun 2013 tentang Pajak Hiburan\n35. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar\n36. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah\n37. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan\n38. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi\n39. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan\n40. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi\n41. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Pasangkayu. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, meliputi PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.\n2. Tata cara perhitungan dan pemungutan pajak dan retribusi.\n3. Jenis-jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.\n4. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.\n5. Pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi.\n6. Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD.\n7. Kerahasiaan data Wajib Pajak.\n8. Ketentuan Penyidikan.\n9. Ketentuan pidana.","transitional_provisions","1. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.\n2. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, opsen PKB, opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148,150,152,154,156,158,160,162,164,166,168,170,172,174,176],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","link","",{"_94":99,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendapatan Penduduk Pencatatan Sipil Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dalam Kependudukan Dan Akte Kelahiran Kabupaten Mamuju Utara",{"_94":101,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 tahun 2005 tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi Daerah",{"_94":103,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 tahun 2005 tentang Retribusi ketatausahaan",{"_94":105,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 tahun 2005 tentang Retribusi Pengajuan Kendaraan Bermotor",{"_94":107,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor motor 17 tahun 2005 tentang Retribusi Terminal",{"_94":109,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 tahun 2005 tentang Pajak Reklame",{"_94":111,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C",{"_94":113,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 tahun 2005 tentang Pajak Restoran",{"_94":115,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 11 tahun 2005 tentang Pajak Hotel",{"_94":117,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan",{"_94":119,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil Dan Retribusi Pengggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil Di Kabupaten Mamuju Utara",{"_94":121,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor nomor18 tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan",{"_94":123,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek",{"_94":125,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 tahun 2006 tentang Retribusi Pasar",{"_94":127,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Di Bidang Minyak dan Gas Bumi",{"_94":129,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan",{"_94":131,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan",{"_94":133,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Restoran",{"_94":135,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 tahun 2011 tentang Pajak Reklame",{"_94":137,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Terminal",{"_94":139,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus",{"_94":141,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor",{"_94":143,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek",{"_94":145,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 23 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan",{"_94":147,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24 tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum",{"_94":149,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan",{"_94":151,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan",{"_94":153,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 28 tahun 2011 tentang Pajak hotel",{"_94":155,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 tahun 2012 tentang Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan",{"_94":157,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet",{"_94":159,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah",{"_94":161,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 tahun 2013 tentang Pajak Parkir",{"_94":163,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 tahun 2013 tentang Pajak Hiburan",{"_94":165,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar",{"_94":167,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah",{"_94":169,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan",{"_94":171,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi",{"_94":173,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan",{"_94":175,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi",{"_94":177,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASANGKAYU
WEST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PASANGKAYU REGENCY
NUMBER 1 OF 2024
ABOUT
REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASANGKAYU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 94 of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Regional Taxes and Regional Retribution; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 7 of 2003 concerning the Establishment of East Luwu Regency and North Mamuju Regency in South Sulawesi Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 27, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6757); \n Law Number 23

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2695d26-5878-4a86-97ec-932cdb751843","actionData","errors"]